Pengamat: Menaikkan BPJS Itu Kebijakan Berbahaya, Jokowi Bisa Di-impeachment

Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden RI periode kedua di gedung DPR RI/Istimewa

Kritikan sejumlah partai politik pendukung pemerintah terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak bisa dianggap remeh. Terlebih kritikan datang dari parpol pengusung utama presiden, seperti Golkar dan PDIP.

"Keputusan menaikkan iuran BPJS dikritik tajam Golkar dan PDIP yang notabenenya parpol pengusung utama. Sangat berbahaya jika tidak ada sinkronisasi antara presiden dengan partai koalisi pendukung pemerintahan," kta Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Bahkan kebijakan menaikkan BPJS Kesehatan bisa saja menggoyang takhta RI satu yang kini diduduki Presiden Joko Widodo dalam mengarungi periode keduanya.

"Meskipun prosesnya panjang dan sulit, presiden bisa saja di-impeachment jika kebijakannya dianggap melanggar konstitusi (melawan putusan MA) dan menimbulkan gejolak sosial yang besar di masyarakat," jelas Igor.

Dugaan pelanggaran konstitusi oleh presiden, lanjut Igor, bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan negara. Namun hal itu tentu harus diuji di Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diajukan ke MPR.

"Mottonya 'Suara Golkar, Suara Rakyat' adalah motto Golkar, sementara PDIP adalah 'partai wong cilik'. Jadi ada baiknya kebijakan Presiden Jokowi di periode terakhirnya ini lebih banyak merepresentasikan suara 'rakyat' dan 'wong cilik'," urai Igor.

"Oleh karena itu, Perpres 64/2020 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan layak untuk dibatalkan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02