Pengamat: Menaikkan BPJS Itu Kebijakan Berbahaya, Jokowi Bisa Di-impeachment

Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden RI periode kedua di gedung DPR RI/Istimewa

Kritikan sejumlah partai politik pendukung pemerintah terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak bisa dianggap remeh. Terlebih kritikan datang dari parpol pengusung utama presiden, seperti Golkar dan PDIP.

"Keputusan menaikkan iuran BPJS dikritik tajam Golkar dan PDIP yang notabenenya parpol pengusung utama. Sangat berbahaya jika tidak ada sinkronisasi antara presiden dengan partai koalisi pendukung pemerintahan," kta Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Bahkan kebijakan menaikkan BPJS Kesehatan bisa saja menggoyang takhta RI satu yang kini diduduki Presiden Joko Widodo dalam mengarungi periode keduanya.

"Meskipun prosesnya panjang dan sulit, presiden bisa saja di-impeachment jika kebijakannya dianggap melanggar konstitusi (melawan putusan MA) dan menimbulkan gejolak sosial yang besar di masyarakat," jelas Igor.

Dugaan pelanggaran konstitusi oleh presiden, lanjut Igor, bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan negara. Namun hal itu tentu harus diuji di Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diajukan ke MPR.

"Mottonya 'Suara Golkar, Suara Rakyat' adalah motto Golkar, sementara PDIP adalah 'partai wong cilik'. Jadi ada baiknya kebijakan Presiden Jokowi di periode terakhirnya ini lebih banyak merepresentasikan suara 'rakyat' dan 'wong cilik'," urai Igor.

"Oleh karena itu, Perpres 64/2020 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan layak untuk dibatalkan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Bencana Datang Bertubi-tubi, AHY: Mari Kita Bantu Korban
Politik

Bencana Datang Bertubi-tubi,..

17 Januari 2021 19:36
Kritik Raffi Ahmad, PKS: Divaksin Bukan Berarti Abaikan Prokes!
Politik

Kritik Raffi Ahmad, PKS: Div..

17 Januari 2021 17:08
Hendri Satrio: Ramalan Mbak You Harusnya Dilawan Ramalan, Bukan Dicounter Laporan
Politik

Hendri Satrio: Ramalan Mbak ..

17 Januari 2021 16:50
Ketum KNPI: Pesta Yang Dihadiri Ahok Dan Raffi Ahmad Sangat Tidak Elok
Politik

Ketum KNPI: Pesta Yang Dihad..

17 Januari 2021 15:01
6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Digunakan Harus Tetap Mendapat EUA BPOM
Politik

6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Di..

17 Januari 2021 13:49
Jawab Teguran LaNyalla, Jubir Prabowo: Prosedurnya Jelas Ketika Terdeteksi Kapal China Diusir
Politik

Jawab Teguran LaNyalla, Jubi..

17 Januari 2021 13:28
Sudah Tepat LaNyalla Sebagai Wakil Rakyat Mengkritik Ketidakberesan Kerja Prabowo
Politik

Sudah Tepat LaNyalla Sebagai..

17 Januari 2021 12:48
Rizal Ramli: Para Hakim MK Tidak Punya Argumen Memadai Untuk Kalahkan Pandangan Kami
Politik

Rizal Ramli: Para Hakim MK T..

17 Januari 2021 12:25