Hindari Kesimpangsiuran Kebijakan, Jokowi Harus Segera Perbaiki Komunikasi Dengan Para Pembantunya

Hal itu disampaikan oleh Dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal tidak ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang ironisnya tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Kondisi ini perlihatkan buruknya komunikasi kebijakan pemerintah, keberadaan para ahli komunikasi di Istana perlu diragukan peran dan fungsinya," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Karena, lanjut Dedi, dengan kebijakan yang simpang siur dan tanpa satu komando justru akan membuat masyarakat tidak mematuhi juga menjalankan PSBB dengan baik.

Bahkan, jika sudah kembali adanya kerumunan warga di jalanan maupun di tempat umum dinilai sebagai dampak atas pernyataan elite pemerintahan yang tidak dapat dipercaya.

"Presiden baiknya keluarkan instruksi tegas, seluruh pejabat negara dilarang menyampaikan gagasan terkait penanganan wabah kecuali melalui jurubicara pemerintah atau gugus tugas," jelas Dedi.

Jika tidak, kata Dedi, akan terus muncul pernyataan-pernyataan yang membuat bingung masyarakat yang disebabkan keinginan pejabat untuk tampil di hadapan publik.

"Tanpa ada upaya mitigasi komunikasi yang baik, maka akan terus ada statement atau kebijakan bernuansa perebutan simpati politis," pungkas Dedi.