Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
Jelas Syaifullah Tamlihah, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).
"Kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," ujar dia.
Menurut Syaifullah Tamlihah, salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yakni adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.
Politisi asal Kalimantan Selatan ini juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.
"Saya sebagai anggota Banggar mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," tegasnya.
Pada tahun 1965, mencetak uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Presiden Soekarno.
"Hal ini harus dihindari," demikian Syaifullah Tamlihah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Mencetak uang baru tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan inflasi. Pemerintah disarankan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, guna menyelamatkan perekonomian bangsa. 
.:RMOL..jpg)
