Teranyar, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada pelonggaran PSBB di Indonesia.
"Kalau pun belum ada kelonggaran PSBB. Itu bagus. Karena aturan itu harus konsisten. Tidak maju mundur," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (19/5).
Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, jika pemerintah dalam setiap kebijakannya berubah-ubah maka yang dibuat bingung adalah masyarakat.
Sehingga, tidak heran jika PSBB direncanakan akan dilonggarkan, maka beberapa tempat kembali ramai.
"Namun yang disesalkan rakyat adalah aturan pemerintah yang selalu berubah-berubah. Sehingga masyarakat banyak berkerumun. Entah di pasar, bandara, atau terminal," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.