Ketimbang Cetak Uang Hadapi Pandemik, PPP Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih Pada UMKM

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamlihamenyatakan jika pemerintah salah pilih kebijakan maka kondisi Indonesia bukan malah bangkit, tapi malah terpuruk lebih dalam.

“Salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak buruk adalah adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun. Saya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional,” kata Syaifullah, Selasa (19/5).

Menurut Legislator yang juga anggota Badan Anggara (Banggar) ini, pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi menimbulkan krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah. Fakta ekonomi itu pernah terjadi di Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965.

“Pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno. Hal ini harus dihindari,” pinta Politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Syaifulah kemudian menawarkan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia menghadapi wabah global Covid-19 dengan beri perhatian pada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Kata Syaifullah,  pemerintah perlu memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri.  

“Stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh,” pungkas Syaifullah.