Jokowi Inkonsisten Terapkan PSBB, Pengamat: Tampaknya Ada Ketidaksepakatan

Pasalnya, Presiden mengklaim belum melonggarkan PSBB. Tapi nyatanya, ada dua hal yang dilonggarkan. Hal itu bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Disebutkan dalam beleid itu bahwa PSBB mengatur seluruh fasilitas transportasi, keramaian, kantor, sekolah dan rumah ibadah sementara waktu ditutup.

Namun nyatanya pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat usia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas di luar rumah. Selain itu, akses transportasi publik untuk hal-hal yang bersifat umum juga telah dibuka.

Melihat hal ini, Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, ada ketidaksepakatan di dalam internal pemerintahan, yang menyebabkan pernyataan Jokowi tidak sesuai dengan pelonggaran PSBB yang sebenarnya telah terjadi.

"Memang, jika dilihat nampaknya ada tarik menarik yang cukup alot antara anggota kabinet, khususnya yang berada di jajaran perdagangan dan ekonomi, dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Gugas Nasional menurut Ray Rangkuti terkesan keberatan dengan berbagai kebijakan anggota kabinet akhir-akhir ini.

"Sekalipun mereka tidak dapat serta merta menolaknya. Tapi dari berbagai pernyataan mereka di publik, memperlihatkan adanya sikap yang terlihat berbeda antara gugus tugas dengan anggota kabinet," sambungnya.

Lulusan ilmu politik Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini memberikan permisalan. Ketidaksepakatan Gugas Nasional bisa dilihay dari kebijakan pelonggaran transportasi.

"Mudik dengan pulang kampung misalnya. Serta terakhir wacana new normal yang disebut gugus tugas bukan ide mereka," terang Ray Rangkuti.

"Kesan itu yang kita tangkap. Maka presiden menegaskan tidak ada pelonggaran PSBB. Satu pernyataan yang nampaknya tidak faktual di lapangan," pungkasnya.