Di Mata PKB, Pemerintah Belum Terlihat Punya Grand Design Penanganan Covid-19

Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan terbukti belum efektif menangani Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh saat mengisi diskusi daring yang digelar CISDI bertajuk "Kendali Penanganan Covid-19: Milik Pusat atau Daerah?", Rabu (20/5) sore.

"Sampai sekarang saya belum melihat grand desain pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 ini," ujarnya.

Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, menilai grand design pemerintah pusat baik dalam rangka memproteksi kesehatan masyarakat maupun proteksi ekonomi, belum terlihat jelas.

Sejak awal mula diingatkan DPR pada pertengahan Januari silam, pemerintah cenderung mengabaikan masukan wakil rakyat dan pada akhirnya masih juga belum terlihat grand design kebijakan yang konkret tersebut.

"Sehingga efeknya jadi luar biasa dalam pengambilan kebijakan," sesal Politisi PKB ini.

Apalagi, lanjutnya, ketidakkompakan pemerintah pusat dengan daerah, belum lagi antar Kementerian masih saling mengoreksi pernyataan satu dengan yang lainnya menyoal penanganan Covid-19.

"Contoh, tidaj tertamparnya pemerintah pusat ketika tiba-tiba Tegal Papua melakukan lockdown sendiri? Padahal, saat itu belum mengeluarkan Covid-19 ini sebagai bencana nasional," tuturnya.

"PSBB ini yang harus menentukan adalah pemerintah pusat. Ini hanya sekadar menjadi kebijakan saja, tidak ada law enforcement yang kuat diinternal sendiri. Sehingga memang belum ada grand design yang cukup kuat yang bisa mendelivery kebijakan-kebijakan pusat hingga ke daerah," demikian Ninik.