Akdemisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto adalah salah satunya. Menurutnya, sikap inkonsisten pemerintah bisa dilihat dari rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pelonggaran PSBB oleh pemerintah dalam persiapan menuju “The New Normal†menimbulkan polemik baru. Tidak sedikit para petinggi negeri memberikan tanggapan yang nadanya supaya lebih hati-hati dan waspada," ujar Bambang saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).
Berdasarkan kajiannya, Bambang menilai bahwa pelonggaran PSBB yang akan dilakukan pemerintah hampir mirip dengan kebijakan “
herd immunity†yang diterapkan di Swedia. Di mana, masyarakat dibiarkan beraktivitas dan menanggung risiko bahaya Covid-19 secara sendiri-sendiri.
"Dan menurut ahli epidemiologi, pelonggaran PSBB berdasarkan pada strategi “
herd Immunity†seperti di Swedia untuk di Indonesia belum tepat," tutur direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.
Namun di lain pihak, pemerintah seolah tidak punya pilihan lain. Karena pelaksanaan PSBB selama tiga bulan ke belakang, dampaknya cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi pemerintah dan juga masyarakat.
"Terlebih lagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran harus menyediakan anggaran yang cukup menghidupi kebutuhan waraganya selama PSBB," ucapnya.
"Pemerintah merasa tersandera akibat kebijakan yang tidak konsisten. Dilema antara kepentingan kesehatan dan ekonomi telah menjadi pilihan sulit bagi pemerintah itu sendiri, yang membuatnya gamang," demikian Bambang Istianto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Inkonsistensi atau sikap tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah dalam hal penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 terus menuai kritik dari sejumlah pihak. 
