Mujahid 212: Hukum Tajam Ke Ulama Tumpul Ke Pejabat Tanda Kekuasaan Akan Runtuh

Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Net

Beda perlakuan hukum negara kepada Bahar bin Smith dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dianggap menjadi tanda-tanda akan runtuhnya kekuasaan.

Begitu tegas Mujahid 212, Damai Hari Lubis merespon adanya beda perlakuan hukum terhadap ulama dan pejabat negara.

"Tajam ke ulama, kebal ke pejabat negara. Itu tanda-tanda akan runtuhnya kekuasaan suatu negara," ucap Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

Damai mengkritik keras penangkapan Habib Bahar dengan pengawalan super ketat. Apalagi, Habib Bahar dibawa ke Lapas Gunung Sindur dan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan yang merupakan lapas berisi narapidana teroris.

"Tidak pantas Polri mengawal penangkapan kembali HBS (Habib Bahar Smith) yang sedang menjamu murid-muridnya serta jamaahnya yang kangen. Bak penjahat kelas kakap atau bagai teroris yang telah membunuh puluhan orang yang tak bersalah," kata Damai.

Dalam hal ini, Damai menyayangkan pisau hukum yang tumpul pada Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang dianggap sama-sama melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Ketua MPR cukup mengaku salah dan minta maaf. Padahal kuat diduga melanggar PSBB Jo. Pergub DKI 33/2020 disentuh pun tidak sama sekali," jelas Damai.

Dengan demikian, kata Damai, ketidakadilan yang berulang kali terjadi atas perlakuan hukum antara ulama dengan pejabat negara akan berdampak pada jatuhnya tirani kekuasaan.

"Ketidakadilan yang berulang-ulang model inilah yang akan menjatuhkan tirani kekuasaan para penguasa dalam catatan-catatan sejarah kepemimpinan suatu negara," pungkas Damai.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13