Menyoal Reformasi 1998, Fadli Zon: Dulu Ada Dwifungsi ABRI, Sekarang Dwifungsi Polisi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Makna Reformasi 22 Mei 1998-2020 Di tengah Covid-19: Bersiap Menghadapi New Normal'/RMOL

Satu dari tujuh tuntutan reformasi 1998 antara lain menghapuskan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Dalam konteks kekinian, dwifungsi itu masih terjadi tak ubahnya seperti Orde Baru di mana TNI (dahulu ABRI) menempati jabatan-jabatan sipil. Bedanya, saat ini aparat yang menempati jabatan-jabatan sipil itu adalah kepolisian.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Makna Reformasi 22 Mei 1998-2020 Di tengah Covid-19: Bersiap Menghadapi New Normal' pada Kamis malam (21/5).

"Yang menjadi kritik ketika itu (1998), kenapa kita masuki era reformasi, termasuk Dwifungsi ABRI dikembalikan. Tapi kita lihat sekarang, polisi banyak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil. Seperti jadi dwifungsi polisi sekarang ini," ujar Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, salah satu orientasi penghapusan Dwifungsi ABRI kala itu antara lain agar masyarakat sipil atau civil society selaku penyeimbang demokrasi turut andil memakmurkan negara. Namun hal itu seolah tidak berbanding lurus sesuai cita-cita reformasi yang dulu digaungkan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

Pasalnya, dengan banyak aparat kepolisian yang menduduki jabatan sipil saat ini, justru akan menimbulkan masalah dalam demokrasi di Indonesia. Meskipun, TNI sekarang sudah tidak masuk lagi dalam jabatan-jabatan sipil.

"Memang tentara sudah tidak masuk di dalam jabatan sipil. Tetapi polisi banyak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil. Banyak polisi aktif sekarang ini menduduki jabatan sipil, karier. Nah ini juga menurut saya akan menjadi masalah," sesalnya.

"Apa bedanya dengan Dwifungsi ABRI dulu? Jadi dwifungsi polisi ini menurut saya akan menjadi masalah di dalam demokrasi kita," imbuh Fadli Zon menegaskan.

Selain Fadli Zon, turut hadir dalam diskusi daring menyoal Reformasi 21 Mei 1998 ini, antara lain; Aktivis 1998 yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Indra J Piliang, dan Rama Pratama. Kemudian, mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, ekonom senior Fadhil Hasan, dan Dradjad Wibowo.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58