PBNU Minta Luhut Tidak Banyak Bicara Penanganan Covid-19, Jodi Mahardi: Jangan Berprasangka Buruk

Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Ekonomi Umarsyah.

Umarsyah meminta Menko Luhut untuk tidak bicara banyak mengenai penanganan pandemik Covid-19. Pernyataan Luhut dinilai sering bias dan membingungkan masyarakat.

Jodi meminta semua pihak agar berpikiran positif terhadap pemerintah dalam upaya menyelamatkan negara. Adapun pernyataan Menko Luhut semata-mata agar masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan

“Jangan berprasangka buruk, apalagi di bulan puasa. Konteks bicara Pak Menko menjelaskan perkembangan terakhir Indonesia, salah satunya penanganan corona. Mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan,” ungkap Jodi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

“Sebaiknya sampaikan hal-hal yang positif saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Luhut membantah pemerintah telah membuat bingung masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang tumpang tindih.

Menko Luhut mengatakan, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan,” ujar Menko Luhut saat melakukan video conference bersama sembilan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri pada Rabu, (20/5).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Ekonomi Umarsyah menyampaikan Menko Luhut kerap tampil mengalahkan atasannya yakni Presiden Joko Widodo.

"Pejabat sekelas Luhut mencoba tampil terus mengalahkan presidennya. Kenyataan apa yang disampaikan bias, pernyataan ketika bicara sosialisasi kebijakan itu tidak tepat. Saat seperti ini kok malah minta Rektor sosialisasi, padahal akademisi khususnya para rektor saat ini ada di menara gading. Kalau pemerintah menurunkan sosok menaragading itu aneh di masyarakat," demikian kata Pria kelahiran Kota Metro Lampung ini.

"Dalam penanganan Covid-19 harusnya pembagian kerja jelas, siapa yang bekerja di sektor hulu, hilir dan siapa yang jadi speaker pemerintah sehingga tidak terjadi bias komunikasi," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Tak Ada Korban Jiwa Akibat Covid-19 Jadi Target KPU Di Pilkada Serentak 2020
Politik

Tak Ada Korban Jiwa Akibat C..

01 Juni 2020 12:46
Din Syamsuddin: Pancasila Untuk Dilakukan, Bukan Diklaim Sepihak!
Politik

Din Syamsuddin: Pancasila Un..

01 Juni 2020 12:32
Di Hari Lahir Pancasila, Jokowi Ajak Masyarakat Berlomba Jadi Pemenang Lawan Covid-19
Politik

Di Hari Lahir Pancasila, Jok..

01 Juni 2020 12:28
Peringati Hari Lahir Pancasila, Gubernur Khofifah: Momentum Perkuat Solidaritas Dan Gotong Royong
Politik

Peringati Hari Lahir Pancasi..

01 Juni 2020 11:52
TNI/Polri Dilibatkan Dalam New Normal, PPP: Berisiko Tingkatkan Anggaran Serta Buat Situasi Mencekam
Politik

TNI/Polri Dilibatkan Dalam N..

01 Juni 2020 11:20
Cak Imin: Untung Ada Pancasila, Indonesia Jadi Tidak Ribut Seperti Negara Lain
Politik

Cak Imin: Untung Ada Pancasi..

01 Juni 2020 10:50
Jokowi: Layani Masyarakat Tanpa Beda-bedakan SARA!
Politik

Jokowi: Layani Masyarakat Ta..

01 Juni 2020 10:33
Puan Maharani Baca UUD 1945 Dengan menambahkan Kalimat
Politik

Puan Maharani Baca UUD 1945 ..

01 Juni 2020 10:15