PBNU Minta Luhut Tidak Banyak Bicara Penanganan Covid-19, Jodi Mahardi: Jangan Berprasangka Buruk

Umarsyah meminta Menko Luhut untuk tidak bicara banyak mengenai penanganan pandemik Covid-19. Pernyataan Luhut dinilai sering bias dan membingungkan masyarakat.

Jodi meminta semua pihak agar berpikiran positif terhadap pemerintah dalam upaya menyelamatkan negara. Adapun pernyataan Menko Luhut semata-mata agar masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan

“Jangan berprasangka buruk, apalagi di bulan puasa. Konteks bicara Pak Menko menjelaskan perkembangan terakhir Indonesia, salah satunya penanganan corona. Mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan,” ungkap Jodi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

“Sebaiknya sampaikan hal-hal yang positif saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Luhut membantah pemerintah telah membuat bingung masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang tumpang tindih.

Menko Luhut mengatakan, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan,” ujar Menko Luhut saat melakukan video conference bersama sembilan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri pada Rabu, (20/5).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Ekonomi Umarsyah menyampaikan Menko Luhut kerap tampil mengalahkan atasannya yakni Presiden Joko Widodo.

"Pejabat sekelas Luhut mencoba tampil terus mengalahkan presidennya. Kenyataan apa yang disampaikan bias, pernyataan ketika bicara sosialisasi kebijakan itu tidak tepat. Saat seperti ini kok malah minta Rektor sosialisasi, padahal akademisi khususnya para rektor saat ini ada di menara gading. Kalau pemerintah menurunkan sosok menaragading itu aneh di masyarakat," demikian kata Pria kelahiran Kota Metro Lampung ini.

"Dalam penanganan Covid-19 harusnya pembagian kerja jelas, siapa yang bekerja di sektor hulu, hilir dan siapa yang jadi speaker pemerintah sehingga tidak terjadi bias komunikasi," tutupnya.