Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Legislator Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Sibuk Membangun Opini Dan Pencitraan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Jumat, 22 Mei 2020, 16:27 WIB
Legislator Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Sibuk Membangun Opini Dan Pencitraan
Anggota DPRD Jabar, Memo Hermawan, masih belum puas dengan kinerja Gubernur Ridwan Kamil/RMOLJabar
rmol news logo Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar meminta Gubernur Ridwan Kamil tak melakukan pencitraan melulu. Gubernur harus bisa fokus dalam menjalankan sejumlah program yang sudah dirancang.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus III, Memo Hermawan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Memo mengatakan, selama ini Ridwan Kamil terkesan hanya membangun opini ketimbang fokus persoalan pembangunan. Apalagi, capaian indeks indikator misi Jawa Barat terlihat tidak merata.

“Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara, namun capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan banyak bangun opini sehingga beberapa program tak tuntas,” ucap Memo ditemui di Jalan Merdeka, Garut, Jumat (22/5).

Dilaporkan Kantor Berita RMLJabar, dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan.

Seperti kenaikan angka IPM menjadi 72,03, pihaknya tetap meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut. Pasalnya, angka IPM belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan.

Memo menambahkan, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi. Berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan. Yakni Jawa Barat peringkat indeks pembangunan pemudanya berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia. Ini harus mendapat perhatian dari Pemprov,” tegas dia.

Memo juga menyoroti serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibanding tahun 2018 yakni 94,47 persen. Artinya ada selisih hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan.

“Dengan banyaknya catatan ini, kami memberi nilai kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah,” ucapnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA