Aktivis 98: Rapor Pemberantasan KKN Dan Penegakan Hukum Nilainya C-

Aksi mahasiswa pada tahun 1998 silam/Net

Aktivis 98 sekaligus Mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UI Herzaky Mahendra Putra menilai rapor untuk pemberantasan Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan penegakan hukum saat ini masih mendapat nilai C-.

Penilaian itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk Refleksi 22 Tahun Demokrasi: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Jumat (22/5).

Herzaky memaparkan ada dua inti dari enam hal yang menjadi tuntutan reformasi pada tahun 1998.

“Ada dua poin agak berat padahal ini core of the core. Pemberantasan KKN dan supremasi hukum. Nilainya C, hampir nggak lulus,” tukas dia.

Seperti yang diketahui, mahasiswa menyuarakan enam tuntutan yang menjadi agenda reformasi pada tahun 1998. Keenam tuntutan tersebut terdiri dari penegakkan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI (TNI dan Polri), dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Dari enam tuntutan tersebut, Herzaky mengungkapkan bahwa keberadaan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi sempat memberikan harapan besar. Tapi, kini ia melihat harapan itu mulai meredup melihat berbagai realita yang ada.

Aktivis HMI ini menilai, pemberantasan KKN dan penegakkan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Ia mengatakan perlu adanya perbaikan secara institusional untuk berbagai penegak hukum yang ada. Keberanian para pimpinan institusinya menolak intervensi kekuasaan pun diperlukan, sehingga tidak membawa Indonesia kembali ke orde baru.

Berdasarkan penilaian sebuah lembaga pemantau demokrasi internasional bernama Freedom House, indeks demokrasi indonesia dinyatakan mengalami kemunduran.

“Sejak tahun 2014—2019, Freedom House menyebutkan Indonesia kembali menjadi negara partly free. Nilainya terus menurun sejak 2017. Perhatian utamanya adalah kebebasan sipil,” kata Herzaky.  

Dia mengingatkan bahwa masyarakat sipil memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal amanat reformasi.  Oleh Karena itu, diperlukan keberanian untuk tetap kritis di tengah maraknya pembungkaman.

“Boleh berbeda platform gerakan, tetapi harus bersatu untuk Indonesia yang lebih baik,” tukasnya.  

Lebih lanjut, Herzaky mengimbau mahasiswa mesti mengingat, tugas mereka bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan juga di penelitian dan pengabdian masyarakat seperti yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dari enam tuntutan reformasi lainnya, Herzaky menyebutkan, setidaknya ada dua hal yang telah berhasil dilaksanakan yakni amandemen konstitusi dan pencabutan dwifungsi ABRI. Gerakan reformasi dan perjuangan aktivis yang berada di parlemen melahirkan Pilpres langsung.

”Itu harus kita jaga. Jangan sampai tergoda yang ingin mengembalikan pilpres melalui MPR. Nilainya A+,” imbuh dia.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

FX Hadi Rudyatmo Ngaku Ditawari Kursi Wamen PUPR, Tapi Ditolak Demi Dampingi Gibran
Politik

FX Hadi Rudyatmo Ngaku Ditaw..

28 Januari 2021 01:39
Pengamat: Baliho Ridwan Kamil Capres 2024 Bukan Curi Start
Politik

Pengamat: Baliho Ridwan Kami..

28 Januari 2021 01:13
Menko Airlangga Beberkan Enam Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021
Politik

Menko Airlangga Beberkan Ena..

28 Januari 2021 00:01
Resmi Dilantik Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diharapkan Mengayomi Semua Kalangan
Politik

Resmi Dilantik Kapolri, Jend..

27 Januari 2021 22:25
Listyo Sigit Kapolri, Apjati Berharap Ada Perhatian Khusus Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang
Politik

Listyo Sigit Kapolri, Apjati..

27 Januari 2021 21:32
Prabowo Subianto Dikabarkan Sedang Sakit, Begini Kata Gerindra
Politik

Prabowo Subianto Dikabarkan ..

27 Januari 2021 21:27
Adhie Massardi: Jangan Berhenti Di Ambroncius Nababan, Bongkar Jaringan Ekstrimis Rasis Yang Berlindung Di Balik Kekuasaan
Politik

Adhie Massardi: Jangan Berhe..

27 Januari 2021 20:22
Partai Gelora Tolak PT 5 Persen, Mahfuz: 4 Persen Saja Tidak Mudah Dicapai
Politik

Partai Gelora Tolak PT 5 Per..

27 Januari 2021 19:48