Tak Perlu Paksakan Pilkada, Jika Pandemik Covid-19 Belum Tuntas

Anwar Saragih meminta Pilkada tidak dipaksakan jika pandemik Covid-19 masih belum diatasi/RMOLSumut

Melaksanakan Pilkada di saat pandemik Covid-19 sangat rentan dengan berbagai persoalan. Bukan hanya persoalan teknis penyelenggara, namun juga etis pilkada. Termasuk kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan terkait virus mematikan tersebut.

“Karena itu jangan paksakan Pilkada jika pandemik Covid-19 belum benar-benar berakhir,” kata pengamat politik, Anwar Saragih, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Senin (25/5).

Anwar menjelaskan, alasan untuk menunda Pilkada karena Covid-19 bukan semata karena soal teknis penyelenggaraan saja. Karena di masa normal saja masih kerap ditemukan banyak persoalan seperti politik uang, golongan putih (golput), hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Namun juga harus dilihat dalam paradigma etis tentang konsekuensi risiko pelaksanaan yang tidak bisa dilepaskan dari pertemuan fisik, salaman, dan pencitraan kandidat.

“Jika tetap dilaksanakan, ini sangat berbahaya. Di sana ada potensi pemanfaatan bansos untuk kepentingan politik oleh petahana, ditambah risiko-risiko kesehatan tadi,” ujarnya.

Memang, ada juga persoalan yang muncul jika Pilkada tidak dilaksanakan yakni berakhirnya masa tugas kepala-kepala daerah. Namun, untuk hal ini negara memiliki aturan yang dinilai efisien untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di daerah.

“Soal kepala-kepala daerah yang habis masa tugasnya, sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan untuk menyiapkan pelaksana tugas bupati/walikota yang diambil dari eselon, dan itu bisa ditunjuk oleh Mendagri,” demikian Anwar Saragih.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Singgung Politik Bebas Aktif, Jimly Asshiddiqie: Indonesia Tidak Perlu Musuhi China-AS
Politik

Singgung Politik Bebas Aktif..

31 Oktober 2020 12:16
Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebutan, Indonesia Harus Bersiap Hadapi Perang Dunia III Di Laut China Selatan
Politik

Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebu..

31 Oktober 2020 10:59
Immanuel Ebenezer: Saat Ini Bukan Kabinet Kerja Tapi Kabinet Party
Politik

Immanuel Ebenezer: Saat Ini ..

31 Oktober 2020 10:35
Maulid Nabi, Sandiaga Uno Harap Santri Jadi Lokomotif Pembangunan Bangsa
Politik

Maulid Nabi, Sandiaga Uno Ha..

31 Oktober 2020 10:32
Lawatan Menlu AS Temui GP Ansor, Adhie Massardi: Dia Geliatkan Lagi Sel Anti-Komunis Ansor Yang Terhipnotis
Politik

Lawatan Menlu AS Temui GP An..

31 Oktober 2020 10:05
DPP Demokrat: Tidak Bijak Mempertanyakan Sumbangsih Kaum Milenial
Politik

DPP Demokrat: Tidak Bijak Me..

31 Oktober 2020 09:50
Ujang Komarudin: Prestasi Kaum Milenial Bukan Untuk Dipertanyakan, Tapi Dihargai
Politik

Ujang Komarudin: Prestasi Ka..

31 Oktober 2020 08:59
PKS: Pernyataan Megawati Kurang Tepat, Milenial Yang Ikut Demo Karena Cinta Negeri
Politik

PKS: Pernyataan Megawati Kur..

31 Oktober 2020 07:59