Belum Ada Vaksin Covid-19, The New Normal Sama Saja Bunuh Diri Massal

Mardani Ali Sera meminta pemerintah lebih utamakan keselamatan masyarakat sebelum lakukan relaksasi/Net

Kebijakan The New Normal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri, dinilai tepat dilakukan pada saat ini.

Pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah digaungkan sejak pekan lalu dinilai terlalu sembrono.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dinilai tumpang tindih dan cenderung inkonsisten.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pun dinyatakan bahwa tempat kerja diliburkan selama penerapan PSBB.

Menurut Mardani Ali Sera, rencana The New Normal yang disampaikan Presiden Joko Widodo mesti dilakukan dengan pengendalian ketat. Jika tidak, hal itu bisa menjadi bencana besar.

"Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal. Akan ada potensi lebih bencana besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," ujar Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengurai, pelonggaran PSBB atau 'berdamai dengan virus Corona' di saat belum ditemukan vaksin justru bisa berpotensi memperparah keadaan. Mengacu data kasus Covid-19 di Indonesia yang masih belum menunjukkan ada penurunan grafik yang signifikan.

"Pertama, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Kedua, masih belum ada vaksin resmi. Kenapa malah melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani Ali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi jika tetap memaksakan kehendak melakukan relaksasi kebijakan PSBB. Seharusnya kesehatan menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan dengan mendengar masukan dari para ilmuwan.

"Kalau apa-apa pertimbangannya ekonomi ketimbang kesehatan, tunggu saja bom waktu ini di pemerintahan," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58