Mayoritas Masyarakat Tak Puas Gaya Jokowi Dan Kabinetnya Tangani Corona

Presiden Jokowi saat tinjau mal di Bekasi persiapan pemberlakuan new normal/Repro

Gaya penanganan virus corona baru (Covid-19) yang dikerjakan pemerintah mendapat penilaian dari masyarakat, melalui survei yang digelar IndoBarometer bekerjasama dengan Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI).

Survei ini dilakukan dilakukan 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi di Indonesia. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 400 responden.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling, dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan dokumen hasil survei yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5), mayoritas masyarakat dengan presentase 53,8 persen tidak puas dengan penanganan pandemik virus corona (Covid-19) yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Terdapat lima alasan utama responden yang tidak puas. Pertama, sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Kedua, 10,7 persen menilai pemerintah lambat mendistribusikan Bansos.

Kemudian yang ketiga ada sebanyak 10,1 persen responden menilai data penerima Bansos tidak akurat. Keempat, 10,1 persen menilai penanganan lambat. Kemudian yang kelima 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.

Untuk alasan lainnya 6,5 persen menilai aturan banyak dilanggar, 6 persen responden menilai pasien terinfeksi semakin banyak, 5 persen responden menilai pemerintah tidak tegas terhadap TKA, dan 5,4 persen menilai penerapan PSBB tidak serius.

Kemudian 4,8 persen responden juga tidak puas dengan pemerintah yang kurang perhatian terhadap rumah sakit rujukan Covid-19, 4,8 persen responden menilai kebijakan pemerintah simpang siur dan meresahkan masyarakat, serta 3 persen responden menilai bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Bahkan, ada pula 3 persen responden yang menilai Ekonomi Indonesia terpuruk, dan 2,4 persen menilai banyak konflik tentang bantuan sosial, serta 1,8 persen responden menilai penanganan lebih cepat di daerah.

Sementara para responden yang puas berpegang pada alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), dan terlihat kerja nyata (6 persen).

Dalam survei ini juga tercatat sebanyak 84,3 persen responden tidak puas terhadap penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi.

Alasannya, PSBB dianggap mempersulit masyarakat untuk bekerja dan mendapat pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur, dan merasa sulit mendapat pekerjaan.

Kemudian 74,1 persen responden merasa tidak puas atas penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Lima alasan terbanyak yang disampaikan adalah kemiskinan semakin bertambah, korupsi dana bantuan, bantuan bagi masyarakat miskin lambat, jumlah bantuan sedikit, serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58