Sebelum Terapkan The New Normal Covid-19, Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Mengacu Pada Kajian Ilmiah

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat/RMOL

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju penerapan kenormalan baru di masa wabah Covid-19.

"Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah," tegas Lestari Moerdijat, Selasa (26/5).

Pada Senin (25/5), beredar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menanggapi itu, Legislator Partai Nasdem itu berpendapat saat ini yang diperlukan dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air bukan sekadar jumlah aturan yang dibuat. Lebih penting dari itu adalah bagaimana aturan itu dapat diterapkan dan efektif.

"Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai, pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan ledakan penularan baru yang berimplikasi pada biaya ekonomi lebih besar lagi,” ujar Rerie sapaan akrab Lestari.

Rerie meminta pemerintah berhati-hati dan memperhitungkan semua faktor dalam mengambil kebijakan.

Ia kemudian mencontohkan, dalam menghadapi Covid-19, sejumlah negara menjadikan R sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan kepublikan untuk menetapkan lockdown, maupun kemudian untuk melonggarkannya, bahkan mencabutnya. R adalah huruf yang melambangkan angka reproduksi, kemampuan suatu penyakit menyebar.

Pedoman kerja yang digunakan ialah mereka berupaya keras agar angka reproduksi itu berhasil ditekan sampai konsisten di bawah 1.

“Bagaimana dengan R di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum pelonggaran kebijakan diterapkan, angka penyebaran infeksi konsisten di bawah 1 (R<1),” ujar Rerie.

Selain itu, tambah Rerie, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas yang mensyaratkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di area publik juga perlu segera direalisasikan.

Di sejumlah pasar tradisional dan area publik di wilayah DKI Jakarta, misalnya, belum terlihat tempat cuci tangan yang memadai. Demikian pula pembatasan jarak antarindividu.

"Sehingga seringkali terlihat kerumunan orang, bahkan tanpa masker, di sejumlah pasar," papar Rerie.

Rerie mengungkapkan, yang terpenting dari semua aturan adalah memastikan bagaimana kedisiplinan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mematuhinya. 

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17