Catatan Saiful Anam: Menteri-Menteri Yang Banyak Omong Dan Tidak Bisa Bekerja Saat Corona

Kabinet Indonesia Maju saat diumumkan Presiden Joko Widodo/Net

Rencana new normal sudah didengungkan pemerintah sekalipun wabah virus corona masih mewabah dan belum menunjukkan gejala-gejala penurunan.

Terlepas dari persiapan teknis, ada sejumlah menteri yang juga harus disiapkan untuk menghadapi kondisi tidak normal tersbeut. Menteri ini diharapkan bekerja dengan baik sehingga new normal tidak berubah jadi malapetaka bagi Indonesia.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam lantas mencatat bahwa ada sejumlah menteri yang layak dirombak. Perombakan itu didasari pada pertimbangan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi normal baru.

"Ada menteri yang tidak dapat bekerja di saat bencana, atau hanya didesain pada saat normal saja, sedangkan pada saat bencana ia tidak bisa bekerja, bahkan hanya banyak bicara tanpa disertai dengan kerja nyata," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/5).

Nama pertama yang disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Baginya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu layak diganti lantaran banyak mengumbar kontroversi.

"Mahfud MD banyak pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan menimbulkan kontroversi," jelasnya.

Selanjutnya adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ini karena Luhut dinilai banyak mengambil kebijakan kontroversial, bahkan bertentangan dengan kebijakan menteri yang lain.

Selain itu, Saiful Anam juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dirombak. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dinilai belum berfungsi baik dalam mengkoordinasikan lingkup kementerian/lembaga negara yang menjadi wewenangnya.

Menkumham Yasonna Laoly tidak luput dari catatan Saiful Anam. Baginya, menteri asal PDIP itu kerap mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih satu sama lain.

Lalu ada nama Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara yang dianggap tidak dapat menghadirkan keakuratan data terdampak Covid-19.

"Menkes (Terawan Agus Putranto) apalagi. Dia banyak ditentang publik atas pernyataannya yang mengundang kontroversi dalam upaya penanganan Covid,” tegasnya.

Jokowi, sambung Saiful Anam juga perlu mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar karena dianggap jarang muncul dan tidak dapat diharapkan. Mendes, kata dia, seharusnya dapat menyuplai data masyarakat terdampak Covid-19.

"Kemudian Menaker (Ida Fauziyah) dan Menhub (Budi Karya Sumadi), kebijakannya di masa Covid menimbulkan kontroversi dan berubah-ubah," beber Saiful.

Catatan Saiful Anam belum berhenti. Ada nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga harus diganti karena memiliki mazhab berfikir yang terlalu bergantung pada utang. Hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Mendikbud (Nadiem Makarim) juga yang terlalu frontal dalam melakukan perubahan menyebabkan gejolak baik di kalangan guru dan masyarakat. Menteri Pariwisata (Wishnutama Kusubandio) juga sama yang malah memperbolehkan wisatawan asing ke Indonesia pada saat awal berhembusnya Covid-19," tutur Saiful.

Terakhir, Saiful menyebut nama Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang dianggap tidak jelas lantaran tidak memberikan sikap yang jelas ketika mal dibuka, namun tempat ibadah tidak.

“Mestinya dia dapat menenangkan umat beragama," pungkas Saiful.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30