Hanya saja, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran berharap reshuffle bukan bertujuan mengakomodasi kepentingan partai atau orang tertentu. Tetapi didasari atas pertimbangan kinerja dari masing-masing menteri kabinet.
"Presiden Jokowi wajib melakukan evaluasi, utamanya evaluasi kinerja menteri yang terlibat langsung dalam penanganan krisis pandemik Covid-19," ungkapnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/5).
"Seperti Menteri Kesehatan, Menko PMK, Menko Investasi dan Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan, dan Menteri Sosial," sambungnya.
Menurutnya, di antara menteri-menteri tersebut ada yang memiliki rapor merah dan sangat layak dievaluasi utamanya ketika presiden berpikir tentang The New Normal.
"Kinerja menteri-menteri tersebut berbanding lurus dengan prestasi pemerintah dalam menangani krisis pandemik Covid-19, apakah bisa memasuki fase The New Normal ataukah sebaliknya terpuruk kedalam situasi The New Abnormal," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: