Muhammadiyah: Wajar Publik Menilai Kehidupan Masyarakat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Kesimpangsiuran ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab sering kali menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.

“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Atas alasan itu, Haedar Nashir meminta agar rencana new normal yang akan diambil pemerintah dijelaskan secara gamblang ke publik. Penjelasan penting agar rakyat dan aparat tidak salah dalam memberi tafsir.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tegasnya.

Salah satu penafsiran yang menimbulkan ketegangan di publik adalah mengenai pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. Tidak dijelaskan dasar pembukaan tersebut, sementara di satu sisi masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tekannya.

Haedar Nashir mengingatkan pemerintah bahwa selama ini ormas keagamaan konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah. Situasi sulit itu tetap dijalankan demi komitmen mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Di satu sisi, Haedar Nashir menyoroti mengenai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa pandemik Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi,” ujarnya bertanya-tanya.

Sebagai simpulan, Haedar Nashir menilai wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” demikian Haedar Nashir.