Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman pun meminta kepada Dasco untuk kembali memahami UUD 1945 mulai dari pembukaan, batang tubuh hingga pada penjelasan.
"Jangan memahami dan atau menggunakan pasal/ayat tertentu untuk pembenaran atas pemahaman anda yang keliru," kritik Taufiqurrahman di akun Twitter pribadinya, Kamis (28/5).
Dalam pembukaan UUD 45, kata Taufiqurrahman, tugas negara terhadap rakyatnya tertuang jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melindungi segenap bangsa Indonesia, jelasnya, adalah mandat pertama dan utama yang harus dilaksanakan, yaitu menyelamatkan nyawa keselamatan hidup umat manusia.
"Kemudian kalimat anda, negara tidak mungkin terus-menerus membiayai rakyatnya adalah sebuah kesalahan fatal! Logika anda di mana?" tegasnya.
Padahal, rakyat sudah membiayai negara melalui pajak, termasuk gaji para wakil rakyat di Senayan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, ia meminta politisi Gerindra itu membangun narasi yang mengayomi dan menyejukkan di tengah pandemik Covid-19.
"Bukan sebaliknya menyebutkan negara sudah membiayai rakyat di tengah pandemi tapi tidak bisa terus-menerus. Sebagai wakil rakyat, anda sejatinya adalah pelayan rakyat karena anda dibayar, digaji untuk kepentingan rakyat, jadi yang bos sebenarnya adalah rakyat karena pemegang kedaulatan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut negara tidak bisa membiayai masyarakat secara terus-menerus dinilai gagal paham terhadap amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
BERITA TERKAIT: