Karena itu, aturan setiap masyarakat yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta wajib menunjukkan surat izin keluar masuk (SIKM) juga harus mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait di sekitar ibukota.
"Terkait SIKM, saya ingin semua taat. SIKM diberlakukan untuk menekan angka penyebaran (Covid-19), bukan untuk mempersulit keluar masuk Jakarta," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani kepada
Kantor Berita Polik RMOL, Jumat (29/5).
Agar aturan ini bisa lebih maksimal, Zita meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan daerah di sekitar ibukota. Sehingga bisa bersama-sama mengendalikan virus mematikan tersebut melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan.
"Di sini, ujian Pak Anies jadi Gubernur Indonesia. Saya yakin beliau mampu mengajak daerah sekitar seirama," ungkap Zita.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta agar pengawasan di lapangan diperketat dan sanksi terhadap pelanggar dipertegas.
"Pemprov harus siap, setelah lebaran akan terjadi lonjakan yang besar. Maka sempurnakan sistem perizinan SIKM di situsnya," jelas pimpinan termuda dan perempuan satu-satunya di DPRD DKI itu.
"Jangan sampai akses sulit atau
error, akhirnya tidak bisa ke Jakarta karena kesalahan sistem. Pak Anies dan timnya pasti bisa lewati ini, niat baik harus dibarengi dengan kerja yang bagus," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: