Pakar: Vonis Ringan Pada Saeful Bahri Jadi Indikator Semangat Pemberantasan Korupsi Melemah

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Net

Kader PDIP, Saeful Bahri telah divonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Saeful terbukti secara hukum memberikan suap kepada pejabat negara, yakni kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI.

Melihat putusan tersebut, pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai vonis itu sebuah indikator melemahnya semangat dalam pemberantasan tipikor di Indonesia.

"Vonis ini menjadi indikator akan melemahnya semangat dan komitnen pemberantasan korupsi secara sistemik dimulai dengan perubahan UU KPK menjadi UU 19/2019, ternyata tidak hanya diderita oleh KPK secara institusional, tapi juga menular seperti wabah Covid-19 ke dunia peradilannya," ucap Abdul Fickar Hadjar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/5).

Abdul Fickar pun heran atas peradilan pidana Indonesia yang dinilai kadang-kadang tidak rasional karena menghukum hanya berdasarkan hakim semata. yang dikaitkan dengan UU.

"Artinya hakim hanya menerapkan teks dan hanya menjadi corong UU, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada kriminal politik sangat-sangat ringan, padahal pada locus delicti korupsi politik inilah yang menyebabkan korupsi terus berkembang, beregenerasi dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun," terang Abdul Fickar.

Seharusnya, kata Abdul Fickar, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada perbuatan tipikor politik dilandasi pada kesadaran dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga tidak sekadar menerapkan teks, tapi juga konteks sosiologis dan akibat kriminal yang meluas, akibat penghinaan kekuasaan.

“Karena itu tidak mengherankan tetap terpeliharanya nilai, modus dan "budaya" ketika seseorg menginginkan kekuasaan sekalipun secara legal tetap akan menghalalkan segala cara dan ini menjadi sumber korupsi," pungkas Abdul Fickar.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Kembali Kumpulkan Menteri, Jokowi: Work From Home Kok Kayak Cuti
Politik

Kembali Kumpulkan Menteri, J..

10 Juli 2020 00:19
Meski Sudah Dibenarkan DPP, DPC PDIP Tangerang Selatan Masih Bungkam Soal Koalisi Bersama Partai Gerindra
Politik

Meski Sudah Dibenarkan DPP, ..

09 Juli 2020 23:38
IMRI Gelar Aksi Di Depan Istana Negara, Tuntut Kasus Sarang Burung Walet Dilanjutkan
Politik

IMRI Gelar Aksi Di Depan Ist..

09 Juli 2020 23:05
Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto
Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak..

09 Juli 2020 22:50
Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Tinjau Reklamasi Pulau Pisau
Politik

Didampingi Prabowo, Presiden..

09 Juli 2020 22:37
Kemarahan Jokowi, Dramaturgi Politik Tutupi Kegagalannya Memimpin
Politik

Kemarahan Jokowi, Dramaturgi..

09 Juli 2020 22:25
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Anak Buahnya, Pengamat: Artinya, Menterinya Enggak Ngapa-ngapain
Politik

Jokowi Kembali Keluhkan Kine..

09 Juli 2020 22:06
Menteri Edhy Ajak Masyarakat Budidaya Udang Dengan Konsep Tambak Milenial
Politik

Menteri Edhy Ajak Masyarakat..

09 Juli 2020 21:57