Punya Hak Kritik, Polisi Tidak Boleh Seenaknya Terhadap Ruslan Buton

Ruslan Buton/Net

Ditangkapnya Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton oleh kepolisian dari Tim Gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra, Kamis (28/5), menuai kecaman.

Pasalnya, penangkapan ini dinilai tidak tepat. Karena diduga Ruslan Buton ditangkap berkenaan dengan surat terbuka yang sebelumnya dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat terbukanya itu, Ruslan Buton meminta agar Presiden Jokowi mundur dari kursi Presiden RI.

"Polisi tak boleh seenaknya, menjemput seseorang atau rakyat yang telah membuat surat terbuka untuk mengkritisi kebijakan Presiden," kecam pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi redaksi, Jumat (29/5).

Menurutnya, Ruslan Buton mempunyai hak untuk mencapai kritikan ke pemerintah. Sebab hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Hak menyampaikan pendapat, baik melalui lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi," tegas Ujang Komarudin.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berharap, kepolisian bisa membedakan kritikan dan ujaran kebencian terhadap penguasa.

"Kritiskan boleh. Kritis itu harus. Kritis kepada siapapun tak masalah. Selama dilakukan secara konstruktif," tutur Ujang Komarudin.

"Yang tak boleh itu menghina. Menghina siapapun. Termasuk menghina Presiden. Jadi kita harus bedakan, mana rakyat yang kritis dan mana yang menghina," ujar dia menambahkan.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Singgung Politik Bebas Aktif, Jimly Asshiddiqie: Indonesia Tidak Perlu Musuhi China-AS
Politik

Singgung Politik Bebas Aktif..

31 Oktober 2020 12:16
Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebutan, Indonesia Harus Bersiap Hadapi Perang Dunia III Di Laut China Selatan
Politik

Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebu..

31 Oktober 2020 10:59
Immanuel Ebenezer: Saat Ini Bukan Kabinet Kerja Tapi Kabinet Party
Politik

Immanuel Ebenezer: Saat Ini ..

31 Oktober 2020 10:35
Maulid Nabi, Sandiaga Uno Harap Santri Jadi Lokomotif Pembangunan Bangsa
Politik

Maulid Nabi, Sandiaga Uno Ha..

31 Oktober 2020 10:32
Lawatan Menlu AS Temui GP Ansor, Adhie Massardi: Dia Geliatkan Lagi Sel Anti-Komunis Ansor Yang Terhipnotis
Politik

Lawatan Menlu AS Temui GP An..

31 Oktober 2020 10:05
DPP Demokrat: Tidak Bijak Mempertanyakan Sumbangsih Kaum Milenial
Politik

DPP Demokrat: Tidak Bijak Me..

31 Oktober 2020 09:50
Ujang Komarudin: Prestasi Kaum Milenial Bukan Untuk Dipertanyakan, Tapi Dihargai
Politik

Ujang Komarudin: Prestasi Ka..

31 Oktober 2020 08:59
PKS: Pernyataan Megawati Kurang Tepat, Milenial Yang Ikut Demo Karena Cinta Negeri
Politik

PKS: Pernyataan Megawati Kur..

31 Oktober 2020 07:59