Ekonom Sarankan Kelas Kepesertaan BPJS Kesehatan Dihapus, Ini Alasannya

Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan/Net

Kelas dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disarankan dihapus. Sebaiknya, kelas peserta disamaratakan ke dalam golongan kelas tiga.

Begitu disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo saat mengisi Kajian Online LP3ES bertajuk 'Ekonomi Politik Jaminan Kesehatan dan Kinerja BPJS' yang digelar secara daring, Jumat (29/5).

"BPJS itu (sebaiknya) hanya disediakan kelas 3 dan tidak dimungkinkan untuk di-upgrade. Atau boleh upgrade tapi itu harus kerja sama dengan asuransi swasta. Jadi dia harus membayar lagi," kata Rimawan.

Hal itu diyakini akan mampu mengurangi beban klaim pembiayaan di BPJS Kesehatan itu sendiri. Pasalnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan kesehatan secara maksimal dan tidak berbelit-belit.

Dia mengurai, beban anggaran BPJS paling berat berasal dari kelas mandiri. Banyak kelompok menengah atas menggunakan BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan fasilitas kelas satu.

"Kemudian kalau dia tambah, dia sudah masuk VVIP," ujar Rinawan.

Lebih lanjut, usulan penghapusan kelas kepesertaan BPJS ini juga diyakini bisa mewujudkan fungsi BPJS Kesehatan sebagai jaring pengamanan sosial bagi masyarakat. Tujuannya, semua masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama. "Sebagai jaring pengaman sosial, idealnya tidak ada kelas-kelas," tuturnya.

Namun begitu, Rimawan mengakui usulannya tidak bisa langsung diterapkan dalam waktu dekat ini. Sebab, masih perlu penyesuaian mulai dari persiapan hingga memperbanyak fasilitas kesehatan yang notabene berada di kelas tiga.

"Banyak yang manfaatkan kelas tiga, jumlah kelas tiganya cukup gak?. Jadi memang tidak ada jalan yang cepat," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58