Soal Penangkapan Ruslan Buton, Fadli Zon: Hadeuh, Ini Demokrasi Abal-abal

Ruslan Buton ketika digelandang dari kediamannya/Net

Penangkapan Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra, memperlihatkan kualitas demokrasi di tanah air yang melemah.

Penangkapan Ruslan Buton itu diduga terkait surat terbuka yang sebelumnya dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam surat itu antara lain iaagar sang Presiden mundur. Ruslan Buton dijemput dari kediamannya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, Jumat kemarin (29/5).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku heran dengan sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia.

Pasalnya, penangkapan Ruslan Buton yang hanya sekadar mengeluarkan pendapat dan meminta Presiden mundur dari jabatannya dinilai berlebihan jika dianggap tindakan kriminal bahkan makar.

"Standar demokrasi macam apa yang kita pakai? Masak orang hanya meminta atau menyerukan agar seseorang mundur dari jabatan publik dianggap perbuatan makar atau kriminal? Hadeuh demokrasi abal-abal," kata Fadli Zon dalam cuitannya di akun Twitter, Sabtu (30/5).

Sekadar informasi, Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjasi revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya.

"Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," kata Ruslan Buton dalam surat terbukanya kepada Presiden Jokowi.

Dalam perkembangannya, setelah diamankan tim gabungan, Ruslan Buton dimintai keterangan dan dikenakan Pasal berlapis akibat surat terbukanya kepada Presiden.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01