Kritik Ke Pemerintah Dibungkam, Pengamat: Jokowi Bangga RI Dibilang Negara Maju, Tapi Demokrasinya Nol!

Gde Siriana Yusuf/Net

Belakangan ini pemerintah terus mendapat kritik dari publik, baik yang mengenai kerja-kerja formal maupun yang terkait penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Namun, para pengkritik pemerintah justru mendapatkan perlakuan tak adil dan juga aneh.

Sebagai contoh seperti yang dialami Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Dia ditangkap Tim Gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra pada Kamis (28/5), karena mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat terbukanya, Ruslan Buton meminta agar Jokowi mundur dari kursi Presiden RI.

Sikap yang diperlihatkan rezim Jokowi terhadap masyarakat yang kritis ini sangat disayangkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf.

Sebab dia menilai, setiap orang mempunyai gaya kritis yang berbeda. Termasuk Ruslan Buton, berhak menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi, dan hak itu dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jika melihat hasil survei terakhir, lebih dari 50 persen tidak puas dengan Jokowi tangani Covid-19. Artinya mayoritas masyarakat tidak puas pada Jokowi. Di situlah ada potensi kritik. Hanya orang kan berbeda-beda style dalam menyampaikan kritik. Ya dipahami saja sebagai dinamika demokrasi," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Karena itu, dia melihat sikap rezim Jokowi berlebihan dalam menanggapi kritikan masyarakat. Alih-alih mengedepankan pasal hukum, justru malah main tangkap.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, lanjut Gde Siriana, seharusnya dialog politik dikedepankan oleh pemerintah. Tapi justru selama ini pemerintah memperlihatkan sikap yang terbalik.

"Misalnya memutuskan kebijakan atau menerbitkan UU. Kalau pun ada partisipasi publik, seringkali hanya sebatas formalitas persyaratan saja, tidak representasi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terdampak," ungkapnya.

"Mungkin ini karena banyak orang sudah punya agenda masing-masing di pusat kekuasaan. Apakah itu kepentingan ekonomi atau politik. Jadi terlihat sangat kuat unsur paksanya," sambungnya.

Sebagai kesimpulannya, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini mengatakan, pemerintahan Jokowi hanya berkutat dalam sebuah label, tapi kinerjanya nol.

"Jokowi begitu bangga RI dikatakan sudah menjadi negara maju, tapi soal demokrasinya nol, tidak mencerminkan negara maju," demikian Gde Siriana Yusuf.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17