Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto, kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (30/5).
“Wajar jika sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan program
New Normal dipersiapkan dengan matang. Karena banyak kalangan menilai selama penerapan PSBB, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker,
social distancing, physical distancing, serta penggunaan hand sanitazier tergolong rendah,†katanya.
“Jangan sampai hanya mengejar target memperbaiki kondisi ekonomi. Saat ini belum memungkinkan diterapkan
New Normal, jika dipaksakan akan kontra produktif," lanjutnya.
Menurut Bambang,
New Normal adalah konsep baru sehingga perlu komunikasi publik yang paripurna untuk membuatnya dipahami dan tidak disalahartikan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah ikut manfaatkan public speaker yang andal, misal para tokoh berpengaruh dan ulama di semua lapisan masyarakat, supaya tidak terjadi mispersepsi tentang
New Normal," tuturnya.
Jika tidak, lanjut Bambang, alih-alih terwujudnya tatanan kehidupan baru, kebijakan tersebut malah bisa jadi malapetaka baru dan memicu kekisruhan di masyarakat.
“Pemerintah harus mempersiapkan secara mantang seluruh elemen dan variabel yang mendukung keberhasilan
New Normal sesuai target yang ingin dicapai yaitu terjaminnya kesehatan masyarakat dan bangkitnya ekonomi nasional,†demikian Bambang Istianto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.