Gerindra: Ekspor Andalan Kok Dipungut Pajak, Ini Ilmu Dari Mana Mbak Sri Mulyani?

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengambil kebijakan kembali menuai kontroversi. Kali kebijakan yang disoroti adalah pungutan pajak komoditas ekspor produk crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Arief Poyuono bahkan tidak habis pikir dengan kebijakan tersebut. Dia juga bertanya-tanya mengenai ilmu yang sedang dipakai menteri berpredikat terbaik dunia tersebut.

“Ilmu ekonomi dari mana yang Mbak Sri Mulyani pakai. Di saat ekonomi lesu akibat Covid-19, kok malah pungutin pajak ekspor andalan Indonesia?” ujarnya kepada redaksi, Minggu (31/5).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengingatkan Sri Mulyani bahwa ekspor CPO dan produk turunan sedang turun drastis. Pemungutan pajak ekspor sebesar 55 dolar AS/ton, menurutnya akan membuat komoditas ekspor CPO semakin hancur.

“Jadi mahal harganya. Sudah mahal, permintaan CPO dunia juga makin menurun drastis akibat pengaruh pandemik di negara-negara tujuan ekspor CPO,” katanya.

“Aneh bin aneh loh kebijakan Mbak Sri mulyani yang hanya karena ingin nyelametin industri B-30,” sambung Arief Poyuono.

Pungutan pajak ekspor ini juga akan berdampak pada pendapatan petani sawit. Pemasukan mereka akan anjlok drastis dan makin tidak bisa membayar kredit plasma. Sebab, pungutan ekspor CPO ini akan dibebankan pada harga tandan buah segar nantinya.

“Biasanya di era new normal, jika ekonomi dunia sedang krisis akibat sesuatu atau Covid 19 justru ekspor komoditas digenjot dengan pembebasan pajak untuk menggiatkan perekonomian domestik,” sambungnya.

“Jangan-jangan Mbak Sri ini masuk katagori ekonom non or old normal kali ya. Yang ingin menghancurkan industri perkebunan sawit demi menyelamatkan konglomerat B-30,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02