Komisi I DPR RI Minta AS Redam Kerusuhan, Bisa Jadi Contoh Buruk Untuk Negara Lain

Meutya Hafid mengatakan, pemerintah AS harus meredam kerusuhan dengan memastikan tidak ada lagi perbedaan perlakuan berdasarkan ras di sana.

Itu juga, kata Meutya Hafid, sesuai dengan Declaration of Independence yang merupakan bagian dari sejarah terbentuknya AS. Di mana isi deklarasi tersebut memuat poin-poin yang menjadi dasar kekuatan bagi kebebasan umat manusia, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ini penting karena unrest yang terjadi di AS tentu mendapat perhatian dunia, dan jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain," papar Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5).

Politikus Partai Golkar tersebut juga meminta agar pemerintah Indonesia, melalui berbagai perwakilan RI di AS memastikan keselamatan dan keamanan WNI di negeri Paman Sam.

"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," ujarnya.

Dalam hal perlindungan WNI di AS, Meutya Hafid juga meminta agar perwakilan RI untuk menghubungi WNI secara acak. Termasuk juga terus memberikan perkembangan informasi melalui situs resmi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri.

"Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali," imbuhnya.

Beberapa hari yang lalu, warga AS di Minneapolis, Minnesota melakukan aksi protes karena kematian Floyd yang dianggap muncul akibat rasisme. Pasalnya, pria kulit hitam tersebut meninggal setelah lehernya dicekik oleh lutut petugas polisi kulit putih.

Insiden tersebut juga memicu kerusuhan tidak hanya di Minnesota, namun juga menyebar ke seluruh negeri. Kematian Floyd juga membuat dunia mengkampanyekan kembali anti rasisme.