Pikirkan Keselamatan Rakyat, HMI Desak Mendagri, KPU Dan DPR Tunda Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi/Net

Penyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi polemik pro/kontra di dalam elemen masyarakat dan pemerintah. Saat ini dunia dan  juga Indonesia masih dalam cengkeraman pandemik wabah virus corona Covid-19.

Pemerintah sendiri sepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah akan dilakukan pada Desember 2020. Sisi lain, data per 31 mei 2020 bahwa jumlah kasus pasien positif corona di Indonesia sebanyak 26.473, meninggal 1.613, dan sembuh 7.308.

Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara meminta, Fadli Rumakefing meminta kepada Mendagri, KPU RI, dan DPR RI Komisi II, untuk menunda Pilkada serentak tahun 2020.

"Mari sama sama kita pikirkan keselamatan masyarakat bukan kemenangan para politisi," demikian kata Fadli, Minggu (31/5).

HMI kata Fadli menilai, kalau pilkada dipaksakan maka akan lebih banyak masyarakat yang terinfeksi wabah virus corona.

Menurut HMI, tidak ada jaminan protokol kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada serentak 2020.Jangan sampai pasca pilkada selesai banyak nyawa masyarakat yang melayang.


"Adapun yang beruntung dan menang dalam Pilkada serentak dalam kondisi pandemik Covid-19 adalah para pejabat pejabat yang kekuatan politiknya sudah mengakar dan yang rugi dan kalah adalah masyarakat," demikian kata Fadli.


"Saya pikir Pilkada bisa ditunda, dan waktu bisa diganti. Tapi kematian masyarakat tidak bisa ditunda dan nyawa tidak bisa diganti," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30