TNI/Polri Dilibatkan Dalam New Normal, PPP: Berisiko Tingkatkan Anggaran Serta Buat Situasi Mencekam

Achmad Baidowi pertanyakan kesiapan pemerintah saat jalankan New Normal/RMOL

Kota Surabaya dinilai bisa menjadi seperti Kota Wuhan, China, jika pemerintah tidak berhati-hati dalam melakukan upaya penanganan Covid-19. Sebagaimana dikatakan Ketua Rumpun Gugus Tugas Jawa Timur, dr Djoni Wahyuhadi, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut diamini Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Andai tidak ada kedisiplinan dari warga, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah.

Dia menambahkan, upaya pemerintah untuk memberlakukan New Normal dalam waktu dekat perlu dikaji kembali. Lantaran selama ini banyak masyarakat yang masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah dinilai banyak yang membingungkan.

“Untuk meminta masyarakat berdamai dengan corona di era New Normal tentu tidak mudah. Mengingat selama ini disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang, terutama di daerah. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa tidak ada Covid-19,” ujar Awiek, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Selain itu, rencana pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat, dianggap Awiek terlalu berisiko juga berlebihan.

“Pelibatan TNI/Polri bisa juga, tapi risikonya anggaran bertambah serta membuat situasi 'mencekam'. Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya,” katanya.

Menurutnya, New Normal semestinya berlaku untuk semua lini kehidupan masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah infrastruktur pendukung dan tenaga medis memadai?
Kita juga harus belajar dari Korea Selatan yang kembali melakukan pembatasan sosial akibat New Normal tidak berjalan maksimal. Juga di beberapa negara yang melakukan pelonggaran ternyata ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19,” tutupnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar