Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak tegas mengenai pembukaan sekolah.
"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat," ungkapannya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).
Pimpinan DPRD DKI perempuan satu-satunya ini menilai pemerintah pusat dan daerah tidak punya rencana yang jelas. Seharusnya, kata dia, pemerintah bertanggung jawab dengan memberikan ketenangan dan rasa aman kepada masyarakat.
"Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana, menteri ini dan menteri itu simpang siur. Wacana Desember (membuka kegiatan belajar di sekolah) itu bentuk pesimisme orang sama pemerintah. Jangan hanya ekonomi-ekonomi terus (yang dipertimbangkan)," tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mempertanyakan kesiapan kementerian terkait dalam menyiapkan kurikulum belajar secara daring. Zita menilai, prosedur penyelenggaraan pendidikan
new normal sampai hari ini masih belum disampaikan.
"Infrastrukturnya perlu, misalnya wastafel yang jumlahnya memadai.
Random test per dua minggu.
No adult school selain guru, jadi
contact tracing makin jelas," ungkapnya
"Bikin kurikulum online juga yang bisa jadi panduan. Kalau mau diskusi siapa saja ayuk, saya bisa jelaskan dari A sampai Z. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan, Desember juga masih berisiko," demikian Zita.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: