Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Gubernur Khofifah Minta Kabupaten Se-Jatim Percepat Masa Tanam Untuk Antisipasi Kelangkaan Pangan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Senin, 01 Juni 2020, 19:27 WIB
Gubernur Khofifah Minta Kabupaten Se-Jatim Percepat Masa Tanam Untuk Antisipasi Kelangkaan Pangan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim/Istimewa
rmol news logo Enam daerah yang menjadi lumbung pangan Jawa Timur sekaligus lumbung nasional diminta bersiap menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau April-September tahun ini. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemik Covid-19 yang tengah melanda.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim, yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban, dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6).

“Sebagai antisipasi dampak pandemik Covid-19 di masing-masing kabupaten ini, kita harus mengupayakan tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020. Enam kabupaten ini tetap dimaksimalkan,” tutur Gubernur Khofifah.

Instruksi tersebut berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo untuk mempercepat masa tanam dan salah satu upaya antisipasi kelangkaan pangan dunia yang dikhawatirkan PBB.

“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan  termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.

Persiapan masa tanam meliputi kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu, pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” tegasnya.

Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar dapat menerima pupuk bersubsidi.

Provinsi Jatim yang berperan sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional saat ini memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 hektare. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras.

Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA