Tujuannya, supaya BUMN dapat mengurangi ketergantungan impor dan kedepannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia emas tahun 2045.
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha, menyambut baik rencana tersebut. Menuturnya, pembentukan klaster pangan BUMN dengan penggabungan perusahaan yang memiliki bidang atau segmen bisnis yang sama diharapkan bisa dikelola dengan baik secara efektif dan efisien.
“Sebagai anggota Komisi VI, kita dukunglah langkah Erick Thohir ini, dengan penggabungan perusahaan ini kan nanti dikelola dengan baik, dalam artian efektif, efisien tujuannya itu tidak kesana kemari, tujuanya satu swasembada,†ujar Toha kepada wartawan, Selasa (2/6).
Toha menyampaikan, sejak dahulu sampai sekarang Indonesia kesulitan untuk bisa swasembada pangan, salah satu penyebabnya ditengarai oleh tumpang tindihnya kepengurusan pangan.
Untuk mengurai hal itu, kata politisi PKB ini, membuat kluster pangan dinilai untuk mengefektifkan kinerja BUMN sendiri.
"Pihak swasta juga harus diberikan kesempatan. Dalam aturan UU BUMN itu bidang yang belum bisa diselenggarakan oleh swasta ditangani oleh perusahaan BUMN. Namun ketika swasta sudah bisa menangani, pengelolaan itu baiknya diserahkan kepada swasta," jelasnya.
“Menurut saya itu, sambil mungkin menyegarkan untuk di holding arahnya itu satu, menyatunya swasembada,†imbuhnya.
Meskipun pembentukan holding perusahaan BUMN pangan bertujuan untuk menyatukan tujuan swasembada dan mengurangi impor. Menurutnya, Indonesia tidak bisa swasembada 100 persen karena masih tergantung dengan luar negeri berkaitan produksi dan efisiensi.
“Dari sisi politik, kita tidak berdagang dengan luar negeri kan tidak mungkin, secara efisiensi kita sering kalah dengan luar negeri, kemudian secara produksi kita juga misalnya beras, beras saja kan produksi negara kita lebih kecil misalnya jika dibandingan dengan Thailand atau Vietnam yang bisa menghasilkan lebih besar,†bebernya.
Selain itu, jika dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, Toha menuturkan, Bulog di negara tersebut bisa menjadi stabilisator harga, stabilisator ketersediaan pangan dan stabilisator ekonomi.
"Dengan digabungnya perusahaan pangan BUMN, secara teori saya berharap pengelolaan akan lebih efektif dan fokus," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.