Dicari Mahasiswa, Ketua Komisi X Siap Fasilitasi Audiensi Perwakilan BEM Dengan Nadiem Makarim

"Kami menilai ramainya tagar #MendikbudDicariMahasiswa sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara para mahasiswa dengan jajaran Kemendikbud. Jika diperlukan kami siap mencairkan kebuntuan komunikasi tersebut dengan mengundang Mendikbud maupun perwakilan aliansi BEM untuk bicara bersama," ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, Rabu (3/5).

Politisi PKB ini menjelaskan persoalan desakan mahasiswa terkait besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemik Covid-19 merupakan sesuatu hal yang harus didengar. Kesulitan mahasiswa dalam membayar biaya kuliah selama wabah Covid-19 tidak lain akibat penurunan pendapatan para orang tua dan merupakan kesulitan yang nyata.

"UKT merupakan model pembayaran kuliah yang berbasis penghasilan orang tua, jika banyak orang tua yang mengalami penurunan pendapatan selama wabah Covid-19, maka sudah sewajarnya ada kebijakan relaksasi besara UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa," kata Syaiful Huda.

Dia mengungkapkan kronologis yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus yang diketahui sudah mengirimkan permohonan audiensi kepada Kemendikbud sejak 29 April 2020 lalu, namun nihil respons.

Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi terkait relaksasi biaya kuliah selama masa pandemik Covid-19, permohonan bantuan internet untuk mendukung perkuliahan online, hingga bantuan logistik bagi para mahasiwa yang tidak bisa pulang kampung.

Kemudian, para mahasiwa juga ingin menyampaikan aspirasi terkait isu kesejahteraan guru honorer dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia yang masih belum siap. Sejumlah aspirasi ini belum mendapat repons dari mantan CEO Gojek Indonesia itu. Sehingga muncul tagar #MendikbudDicariMahasiswa.

"Namun ternyata sampai kemarin permohonan audiensi itu tidak mendapat tanggapan, sehingga munculah tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending di media sosial," ungkap Syaiful Huda.

Lebih lanjut, legislator asal Jawa Barat ini menyatakan jika pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial untuk mahasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan Kemendikbud juga telah menyiapkan skema relaksasi UKT seperti penundaan pembayaran, penurunan besaran UKT, hingga pembayaran UKT secara bertahap.

"Artinya skema bantuan sudah, hanya saja kurang terkomunikasikan dengan baik," tuturnya.

"Maka kami berharap jajaran Kemendikbud menyiapkan waktu untuk beraudiensi dengan mahasiswa. Kami siap memfasilitasi pertemuan perwakilan mahasiswa dan Kemendikbud baik secara online maupun tatap muka," demikian Syaiful Huda menambahkan.