KPU: Pilkada Harus Ditanggung APBN Karena Daerah Sudah Tidak Sanggup

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari/Ist

Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di tengah situasi pandemi virus corona baru atau Covid-19 berimplikasi kepada bertambahnya anggaran.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari mengungkapkan, beban anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 tidak bisa ditanggung oleh pemerintah daerah semata.

Sebab berdasarkan koordinasi KPU, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada di sejumlah Pemda tidak sanggup menutupi kekurangan anggaran yang dibutuhkan, yakni sejumlah Rp 535 miliar.

"Menurut teman-teman daerah yang menyelenggarakan pilkada bahwa kalau tambahan biaya itu dibebankan kepada APBD, pemerintah daerah sudah tidak sanggup," ujar Hasyim Asyari dalam diskusi daring bertajuk 'Dampak Pandemi Covid-19, Ancaman Pilkada 2020' pada Rabu (3/6).

Terlebih bila pelaksanaan tahapan dan pencoblosan tetap digelar tahun ini, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus wajib dipenuhi KPU dalam menjalankan Pilkada.

"Kita harus memulai situasi hidup bersama Covid dengan protokol Covid-19 itu. Bagiamana kita bertindak, bagaimana kita melakuakn aktivitas. Baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas bekerja dengan protokol Covid. Pilkada pun diharapkan bisa segera dilanjutkan dengan protokol Covid," sambungnya.

Oleh karena itu, Hasyim Asyari berharap pemerintah pusat bisa menanggung kekurangan anggaran Pilkada Serentak 2020 dengan memasukannya ke dalam APBN perubahan 2020.

"Kalau pilkaada harus diselenggarakan dengan protokol Covid dan menimbulkan pembiayaan baru untuk standar Covid, maka mau tidak mau itu yang akan dibebankan ke APBN. Karena APBD sudah tidak sanggup menanggung itu lagi," harapnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17