Fahira Idris Khawatir Makna Pilkada Serentak 9 Desember Hilang

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Keputusan pemerintah untuk menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 membuat sejumlah kalangan khawatir. Salah satunya khawatir pilkada tidak maksimal lantaran digelar di tengah pandemik Covid-19.

Begitu kata anggota DPD RI Fahira Idris kepada wartawan, Rabu (3/6). Menurutnya, pilkada seharusnya diundur hingga tahun depan.

“Idealnya (pilkada serentak) diundur selama setahun (September 2021). Jika dipaksa pada Desember 2020, saya khawatir baik proses atau tahapan maupun hasilnya tidak maksimal,” tekannya.

Fahira tidak hanya khawatir soal keselamatan warga yang bisa saja tertular Covid-19 saat pilkada. Tapi juga khawatir tingkat partisipasi akan merosot. Padahal, sambungnya, kesuksesan pilkada dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat menunaikan suaranya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, tren tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2015 dan 2017 termasuk Pemilu (pileg dan pilpres) 2019 sangat baik. Gelaran Pilkada 2020 seharusnya menjadi momentum untuk mengerek tingkat partisipasi pemilih semakin tinggi lagi.

Namun, dengan berbagai ketidakleluasaan, keterbatasan dan dampak ekonomi serta psikologis yang dialami masyarakat akibat wabah Covid-19 yang diprediksi masih terus berlangsung hingga akhir 2020, dikhawatirkan tingkat partisipasi bukan hanya tidak mencapai target tetapi terjun bebas.

“Kalau kita merujuk kepada perppu, tujuan ditundanya pilkada selain bagian dari upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, juga agar pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Frasa demokratis dan berkualitas itu salah satu parameternya adalah tingkat partisipasi,” ujar Fahira Idris.

Tantangan yang harus dihadapi penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), jika pilkada harus digelar Desember 2020 adalah harus sesegera mungkin memulai tahapan setidaknya awal Juni 2020 ini.

Sementara, jika merujuk kepada data paparan Covid-19, hingga awal Juni 2020 jumlah kasus terus melonjak dan beberapa daerah masih menerapkan PSBB. Berbagai kondisi ini tentu akan menganggu berbagai jadwal dan tahapan pilkada yang memang beberapa di antaranya mengharuskan terjadi interaksi dan melibatkan banyak orang misalnya pendataan pemilih dan kampanye.

“Saya berharap baik Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu memikirkan kembali ketetapan menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember ini,” tegasnya.

“Pilkada tanpa partisipasi masyarakat akan kehilangan maknanya,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30