Kutipan itu ditulis oleh Kevin Baron, Eksekutif Editor Defense One yang juga pengamat kebijakan luar negeri, dalam artikelnya berjudul ‘Trump Finally Gets the War He Wanted’. Sebuah tulisan yang menyoroti betapa sosok presiden Amerika Serikat ini penuh dengan kejutan-kejutan selama kepemimpinannya.
Menurut Kevin, Trump mengklaim bahwa kontrol hukum dan etika berada di bawah kekuasaannya. Setelah mengungkapkan klaimnya itu, Trump memerintahkan penegak hukum dan militer AS menghadapi siapa pun yang menentangnya.
Dalam menghadapi aksi protes kemarin, Trump mengancam para demonstran yang nekad melewati pagar Gedung Putih akan menghadapi serangan anjing liar. Setelah itu, Trump mendesak aparat menyerang para demonstran.
Alih-alih mencermati bagaimana aksi protes berubah menjadi kerusuhan massal, dan alasan-alasan terjadinya kekerasan terhadap Floyd, Trump malah melemparkan tuduhan bahwa ada kaki tangan pihak sayap kiri Antifa di balik semua itu. Trump menuding antifa telah membajak aksi damai para demonstran yang menuntut keadilan atas kematian Floyd.
"Amerika Serikat akan memasukkan ANTIFA sebagai organisasi teroris," kicau Trump pada akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, Minggu (31/5) lalu. Padahal AS tidak memiliki undang-undang terorisme dalam negeri.
Selain itu Antifa, kependekan dari Anti-Fasis, bukanlah organisasi dengan pemimpin dan struktur keanggotaan yang jelas. Keputusan Trump itu membuat kritik dan kebingungan para pejabatnya, seperti dikutip
The New York Times. “Sudah tiga tahun lamanya Donald Trump terus memuji-muji pasukan militer dan selama itu pula, ia terus mendiktekan teori-teori pribadinya mengenai musuh,†tulis Kevin.
Trump kerap mencurigai dan berselisih paham dengan pers, memusuhi Demokrat dan ekstrimis sayap kiri, serta siapa saja yang menentang pendapatnya.
“Bahkan Presiden juga mengkritik oposisi politiknya di dalam Pentagon,†tulis Kevin.
Para petinggi militer AS berusaha tidak terlibat dalam urusan politik Trump.
Namun, kemarin lalu di tengah kerusuhan yang menakutkan masyarakat AS, Menhan AS Mark Esper dan Kepada Staf Umum Mark Milley sempat mengkritik Trump.
Kepala Pentagon ini terang-terangan menentang gagasan pengerahan pasukan militer untuk menahan aksi protes.
Tweet-tweet Trump juga dipandang mengandung unsur provokasi. Alih-alih menjadi penyejuk bagi kepala yang panas di tengah kerusuhan, Trump malah tampil sebagai pengipas, seperti yang dikatakan Ketua DPR Nancy Pelosi.
Aksi Trump pada sesi foto di gereja St John’s juga menjadi perhatian dunia.
Trump menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan para pendemo yang saat itu sedang aksi damai di depan teras Gedung Putih, hanya agar ia bisa berjalan kaki ke St John’s dan berfoto di sana.
Yang mengejutkan, Milley dan Esper juga turut serta dalam barisan. Keduanya nampak dalam foto di mana mereka berjalan kaki menuju St John’s. Hal itulah yang menarik kemarahan para kritikus termasuk mantan Direktur CIA Mike Hayden.
Trump adalah seseorang yang kerap memicu perpecahan. Sejauh ini, ia berhasil, sehingga dapat bekerja lagi pada pemilihan presiden bulan November, kata Kevin.
Trump juga menyukai perseteruan, siapa pun yang menentangnya adalah musuhnya.
Bahkan kini, dengan teori konspirasinya, Trump mengklaim Partai Demokrat sedang mencoba mencurangi Pilpres AS 2020.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
