BuzzeRp Dan Keresahan Rizal Ramli

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Sudah beberapa waktu belakangan ini ekonom senior DR. Rizal Ramli mengibarkan bendera perang, berjibaku menghadapi buzzer politik di sekitar penguasa.

Dalam sebuah kesempatan, kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Rizal Ramli  mengatakan, perang terbuka ini bukan karena dirinya yang adalah mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Abdurrahman Wahid, juga mantan Menko Maritim dan Sumber Daya di era Joko Widodo menjadi sasaran ulah beringas buzzer politik.

Tetapi lebih karena buzzer politik menghadirkan ilusi, mempabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya merusak pondasi demokrasi. Itu yang membuat Rizal Ramli resah.

“Mereka tidak banyak. Tapi ulah mereka sangat berbahaya,” kata Rizal Ramli.  

Kalaupun mau disebut sebagai ekses demokrasi, menurut Rizal Ramli buzzer politik adalah ekses yang tidak diharapkan.

Tak sedikit yang menganggap perang terbuka Rizal Ramli melawan buzzer politik tak berguna. Kerap ia dinasehati, melawan buzzer adalah perbuatan sia-sia. Melawan mereka yang kebanyakan menggunakan identitas anonim dan akun palsu seperti memukul angin, seperti berteriak di tengah Gurun Gobi dan gurun-gurun lainnya.

Tapi ia bersikukuh. Katanya, buzzer politik yang dipelihara penguasa atau pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kekuasaan adalah bubble atau gelembung. Terlihat banyak, tapi sebenarnya keropos.

Menggusur komunitas buzzer politik dari lingkaran kekuasaan menurut Rizal Ramli penting dilakukan agar pemerintah tidak terbuai dan dapat melihat dengan jelas persoalan ril yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini.

Ternyata Rizal Ramli tidak sendiri. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga punya cara pandang yang sama mengenai daya rusak buzzer politik ini.  

Ketua YLBHI, Asfinawati, ketika berbicara pada diskusi bertema “Teror dalam Ruang Demokrasi” kemarin (Rabu, 3/5) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk menertibkan komunitas buzzer politik yang berada di lingkaran kekuasaan.  

Buzzer pendukung Jokowi, menurut Asfinawati, sudah melampaui batas.

“Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat,” kata Asfinawati.

Menurut pengamatan Asfinawati, Jokowi unwiling atau tidak mau menggunakan kewenangan yang dia miliki untuk menertibkan komunitas buzzer politik di sekitar kekuasaan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang sama menilai kehadiran buzzer politik sebagai fitrah demokrasi.

“Tidak ada kekuasaan yang buzzless. Tinggal bagaimana kita mengelola dinamika di sosial media supaya yang terjadi bukan saling serang yang mengarah kepada hoaks fitnah dan kekerasan verbal,” kata Donny.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34