Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Saiful Daulah, meminta Pemkot Bekasi untuk segera mencairkan dana operasional untuk RT dan RW.
“Saat PSBB diperpanjang lagi untuk yang kelima kalinya maka sudah sepatutnya Walikota mencairkan dana operasional RT dan RW untuk 6 bulan. Mengingat peran dan tugas RT RW untuk membantu program Pemda,†bebernya, Jumat (5/6).
“Khususnya terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 luar biasa. Karena mereka sudah berkorban baik tenaga, waktu, dan dana pribadi untuk mensukseskan program percepatan penangan Covid-19 di Kota Bekasi,†imbuhnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Menurut politikus PKS ini, pelaksanaan PSBB yang kelima merupakan masa transisi dan adaptasi tatanan hidup baru, dinilai sangat memerlukan peranan RT dan RW secara optimal. Tentunya gugus tugas percepatan harus dapat memetakan wilayah-wilayah per-RW yang masih terpapar Covid-19 atau zona merah.
“Oleh karenanya, keterlibatan RT dan RW dalam membantu kerja dan program gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing akan sangat memberikan dampak positif akan keberhasilan PSBB yang kelima ini,†jelasnya.
Usulan tersebut, kata dia, merupakan bentuk pertanggungjawaban amanah yang ia emban sebagai anggota DPRD kepada ketua RT dan RW, yang telah menyampaikan aspirasinya di saat melaksanakan Reses 2 Tahun 2020.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Kota Bekasi telah resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara parsial hingga 2 Juli 2020 mendatang. Hal ini tak lepas dari grafik kasus Covid-19 yang belum kunjung melandai di Kota Bekasi. 
