Mulai dari adanya sejumlah RUU bermasalah yang dikebut untuk diloloskan di DPR RI saat situasi pandemik Covid-19. Hingga upaya pembungkaman kebebasan berpendapat di ruang-ruang akademik seperti terjadi di Fakultas Hukum UGM Jogjakarta hanya karena diskusi bertema pemakzulan presiden.
Begitu kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul saat mengisi diskusi daring bertajuk "Pancasila dan Kebebasan Berpendapat. Demokrasi Ala New Normal" yang diikuti oleh organisasi mahasiswa yang tergabung tergabung dalam Cipayung Plus, Sabtu (6/6).
"Memang Pancasila sekarang hanya dijadikan sebagai jargon kekuasaan, “Saya Indonesia, Saya Pancasila", tapi dalam riil kebijakan-kebijakan dari pemerintah perlu adanya koreksi-koreksi dan itu memang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan gerakan mahasiswa," tegas Asrul.
Bagi organisasi gerakan mahasiswa LMND, kata Asrul, problem mendasar yang terjadi di tanah air adalah karena telah meninggalkan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri sebagai acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara.
"Melihat itu saya mulai menyadari argumentasi saya bahwa situasi ekonomi kita sekarang ini sangat cukup mengkhawatirkan, tingkat ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi cukup luas ini disebabkan oleh penguasaan aset-aset strategis bangsa Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang," tuturnya.
Asrul mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 misalnya, yang mengatur kegiatan ekonomi dan hajat hidup orang banyak yang seharusnya aset-aset strategis negara dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Asrul menambahkan, mengutip data terbaru data BPS yang menyebutkan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai 46 persen aset-aset strategis nasional. Hal ini, tekannya, mengindikasikan Pancasila dan UUD 1945 tidak diindahkan oleh negara.
"Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam sila-sila Pancasila ini tidak mampu dijalankan atau diimplementasikan oleh rezim Jokowi-Maruf Amin ini," ujarnya.
"Kerentanan situasi ekonomi ini sebenarnya akar problemnya adalah haluan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini adalah haluan ekonomi yang sangat-sangat neoliberal. Dan itu punya konsekuensi yang terjadi sekarang ini. Kita tidak menginginkan ada aset strategis bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang sekelompok orang yang memiliki akses kekuasaan akses ekonomi saja," demikian Asrul.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dinilai sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. 
BERITA TERKAIT: