Muhammadiyah: New Reality Lebih Netral Dan Mudah Dijelaskan Ketimbang New Normal

 
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, dirinya lebih setuju dengan istilah new reality atau realitas baru, yang suka tidak suka dan mau tidak mau harus dihadapi sekarang ini. Pasalnya, dalam istilah new normal terdapat dimensi sosial bahkan ideologis jika dikaji lebih jauh lagi.

"Nah, istilah new reality bersifat netral dan lebih mudah untuk menjelaskannya," ujar Abdul Muti saat mengisi diskusi daring bertajuk "The New Normal: Perspektif Agama-Agama" yang diinisiasi oleh Inter Religious Council (IRC) Indonesia, pada Senin (7/6).

Menurut Abdul Muti, jika menggunakan pendekatan teori neurosains sekalipun istilah normal itu sendiri masih diperdebatkan mengenai otak normal dan otak sehat dan seterusnya itu. Bahkan, dalam konstruksi perundang-undangan dalam konteks nasional bahkan Internasional pun tidak ada istilah the new normal tersebut. Beda halnya dengan new reality.

“New reality ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kita harus menentukan sikap terhadap realitas ini," kata Abdul Muti.
 
Kendati begitu, Muti tidak ingin membahas terlalu jauh menyoal new reality ini. Sebab, yang jauh lebih prioritas antara lain bagaimana sikap agama dan umat beragama menyikapi new reality ini. 

Dia berharap, komunitas lintas agama dapat memberikan solusi konkret terhadap realitas baru ini dengan saling berpegangan tangan dan bergotong-royong mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan hal terbaik untuk sesamanya.

"Jadi, kita berperan tidak hanya sekadar menjadi istitusi yang melaksanakan doa bersama, memberikan fatwa, tetapi harus menjadi istitusi yang melakukan langkah-langkah nyata dan riil. Sehingga, new reality ini bisa kita jawab dengan real action,” pungkasnya.

Selain Abdul Muti, turut hadir sejumlah tokoh dan pemuka lintas agama antara lain Ketua IRC Indonesia Din Syamsuddin, Ketua Umum MATAKIN Budi Tanuwibowo, Ketua Umum PP Permabudhi Philip Wijaya, Ketua Prajaniti Hindu KS Arsana, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian (KKP) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Romo Agustinus Heri Wibowo.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jackvelyn Frits Manuputty, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad, Ketua PBNU Marsudi Suhud, dan perwakilan pemuka-pemuka agama yang lainnya.