Redam Gejolak Sosial Di Tengah Pandemik, GAMKI: Pemerintah Harus Libatkan Tokoh Lintas Agama

Beberapa insiden yang terjadi diantaranya aksi adu mulut warga dengan aparat TNI di Bandar Lampung, dan aksi jemput paksa pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 di Makassar, Sulawesi Selatan dan Bekasi, Jawa Barat.

Merespons hal itu, Sekretaris Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, dalam kondisi mulai munculnya gejolak sosial, peran dan keterlibatan aktif dari tokoh lintas agama sangat diperlukan.

Menurutnya, para tokoh masing-masing agama memiliki basis umat yang jelas, sehingga pemerintah perlu melibatkan para pemuka lintas agama. Salah satu tujuannya, memberikan edukasi terkait dengan pandemik Covid-19.

"Persoalan sosial yang muncul saat ini perlu peran pemuka lintas agama, untukmembantu pemerintah mengedukasi tentang penularan pandemik, apalagi saat ini proses menuju new normal (kenormalan baru ).  Konflik sosial di masyarakat terjadi karena informasi hoax yang dapat memecah belah. Kalau tokoh agama saling berkomunikasi pasti bisa meredam potensi konflik," demikian kata Sahat saat dimintai pendapat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan, pada fase menuju new normal tokoh lintas agama yang dibantu elemen pemudanya harus memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.  

Berdasarkan pantauanya, Sahat menyebutkan, sejak Minggu lalu, ibadah di gereja dan masjid sudah mulai dibuka. Penerpaan protokol kesehatan secara ketat akan dapat mencegah kemunculan pusat penyebaran baru.

"Ibadah gereja sudah ada yang berjalan meski menjalankan protokol kesehatan secara ketat, di sini butuh tokoh agama untuk memastikan dalam setiap aktivitas kegamaan protokol Corona berjalan. Jangan sampai rumah ibadah jadi pusat penyebaran baru," demikian kata Pendiri Rumah Milenial Indonesia ini.

Selain itu, GAMKI juga menyoroti pendistribusian bantuan sosial di masyarakat terdampak Covid-19. Dengan melibatkan para pemuka lintas agama, berbagai bantuan sosial akan terdistribusi dengan tepat sasaran.

"Pemerintah banyak menyalurkan bantuan, ketika tokoh agama dilibatkan akan efektif karena mereka (tokoh agama) memiliki basis umat yang jelas. Umat yang kesulitan bisa terbantu oleh pemerintah sehingga jadi tepat sasaran. Persoalan yang ada kan data penerima bantuan," pungkas Sahat.