Pimpinan DPR: Jangan Ada Kompromi Untuk Kedaulatan NKRI Di Natuna

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin/Net

Pemerintah secara tegas menolak klaim sepihak China terkait garis nine dashed-line (sembilan garis putus putus) yang tidak memiliki dasar hukum internasional sebagai batas laut dengan Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi sikap tersebut. Menurutnya, pemerintah sudah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) terkait dengan wilayah laut Natuna sebagai kedaulatan Indonesia.

“Bahwa Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada 12 Juli 2016 terkait LCS menolak klaim sepihak dari pemerintah China atas keberadaan nine dashed-line,” ujar Aziz Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Berdasarkan Pasal 4 UU 5/1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi
dan eksploitasi di kawasan zina ekonomi ekslusif (ZEE). Pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI.

"Jangan sampai pemerintah Indonesia sampai membuka ruang kompromi terkait  kedaulatan NKRI," katanya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa Indonesia tidak memiliki tumpang tindih batas internasional apapun dengan China. Oleh karena itu China perlu menghormati hukum internasional yang berlaku agar adanya stabilitas wilayah, baik di wilayah Asean maupun di Indo-Pacifik secara keseluruhan.

Laut China Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungan keseluruhan wilayah Indo-Pacific. Maka hanya dengan kerjasama yang baik serta saling menghormatilah akan menciptakan stabilitas regional.

Pun juga bagi Indonesia, kata Aziz, wilayah perairan Natuna menjadi penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah masukny ancaman dari luar.

"Perairan Natuna merupakan wilayah strategis bagi Indonesia untuk keamanan nasionalnya dalam menangkal segala bentuk ancaman traditional dan juga ancaman non-traditional seperti halnya penyeludupan narkoba, terorisme, illegal fishing dan lainnya" jelasnya.

Politisi Dapil Lampung II itu meminta agar Pemerintah terus memperkuat keamanan nasional di dekat Laut China Selatan baik dari sisi infrastuktur keamanan dan militer.

"Indonesia berharap persoalan Laut China Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrument kerjasama international sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah ini,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34