Komando Penanganan Covid-19 Adalah Presiden Jokowi, Ujung Tombaknya Kemenkes Dan BNPB

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, dalam penanganan Covid-19 yang menjadi darurat bencana nasional dan bencana darurat kesehatan masyarakat seharusnya yang menjadi leading sector adalah Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tapi dalam banyak hal, rupanya sektor-sektor lain bergerak sendiri-sendiri," ucap Refly Harun dalam webinar bertema "Negara Harus Bagaimana Pasca Covid-19: Perspektif Hukum, Ekonomi dan Pendidikan" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB, Jumat (12/6).

Misalnya, kata Refly, Kementerian Keuangan dengan Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU 2/2020. Kemudian Kementerian Perhubungan yang juga dinilai memiliki agenda sendiri mengenai transportasi yang dianggap terkesan tidak konsisten.

"Nah ini terlihat bahwa sepertinya tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada yang satu komando. Padahal keberhasilan kita dalam menghadapi bencana nasional, dalam menghadapi Covid-19 ini adalah satu komando," katanya.

"Komando tertinggi tetap di tangan Presiden RI, tapi harus perlu diketahui komando lapangan harusnya diserahkan pada dua sektor sebagai ujung tombak, yaitu Kementerian Kesehatan dan BNPB," terang Refly.

Tak hanya itu, lanjutnya, koordinasi yang kurang baik juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena memang penanganan ini sangat birokratis. Penerapan PSBB misalnya harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan baru kemudian suatu daerah bisa menerapkan PSBB. Nah ini juga membawa masalah," pungkas Refly.