Soal Pilkada, Djohermansyah Djohan Lebih Respek Sikap DPD Ketimbang DPR

Gurubesar ilmu pemerintahan, Prof. Djohermansyah Djohan/Net

Keputusan yang diambil oleh DPR melalui Komisi II bersama Kemendagri dan KPU terkait pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 pada masa pandemik Covid-19 dinilai aneh.

Terlebih, keputusan DPR dan stakeholder terkait itu justru berbeda dengan keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang getol menolak pilkada tahun ini karena lebih mengetahui kondisi daerah.

Demikian disampaikan gurubesar ilmu pemerintahan, Prof. Djohermansyah Djohan saat mengisi diskusi daring Smart FM bertajuk "Pilkada Langsung Tetap Berlangsung" Sabtu (13/6).

"Jadi ini memang saya melihat, walaupun sudah dikawal cukup ketat oleh DPR tapi ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa terkawal oleh DPR. Berbeda misalnya dengan kawan-kawan di DPD yang sudah langsung lihat berbagai macam faktor penghambat sehingga pilkada ke depan ini akan sangat menggangu kualitas demokrasi lokal kita," ujar Djohermansyah Djohan.

Djohermansyah menyatakan, dia justru mengapresiasi sikap DPD yang secara tegas dan berbasis kajian komprehensif menolak gelaran pilkada serentak di masa pandemi Covid-19. Namun, hal berbeda dilakukan DPR pemerintah dan stakeholder terkait yang telah menyepakati gelaran pilkada 9 Desember.

"Saya sangat respek kepada DPD, saya heran juga DPR," kata Djohermansyah Djohan.

Lebih lanjut, mantan Dirhen Otda Kemendagri ini setidaknya mencatat beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan terkait pelaksanaan pilkada 9 Desember di tengah pandemik.

Pertama, norma dalam UU menyebutkan bahwa tidak boleh ada pilkada bila ada bencana, apalagi bencana nonalam (Covid-19). Kedua, kasus Covid-19 di tanah air masih belum menunjukkan tanda-tanda signifikan mengalami penurunan.

"Kurva melandai, menurun, kan itu sampai sekarang tidak terjadi. Dan kawan-kawan ahli epidemiologi itu saya melihat tidak dilibatkan dalam ini," tuturnya.

"Terkahir, juga dilabrak itu sebetulnya pilkada ini kalau kita tunda tidak ada soal. Mengapa? Karena kita punya pengangkatan pejabat atau Plt kepala daerah," demikian Djohermansyah Djohan menambahkan.

Turut hadir dalam diskusi daring tersebut, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; peneliti LIPI yang juga pengurus pusat AIPI, Sri Nuryanti; Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani; Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Djaweng; dan Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Fokus Bawaslu Jabar Di Pilkada 2020: Awasi Netralitas ASN
Politik

Fokus Bawaslu Jabar Di Pilka..

21 Oktober 2020 12:39
Aktivis Diperlakukan Sopan Era Belanda, Warganet: Benar Kata Pak Rizal Ramli Di ILC
Politik

Aktivis Diperlakukan Sopan E..

21 Oktober 2020 12:27
Novita Wijayanti Berharap Pemerintah Dapat Lewati Fase Sulit Corona
Politik

Novita Wijayanti Berharap Pe..

21 Oktober 2020 11:53
Antisipasi Terpapar Covid-19, Komisi B DPRD DKI Pilih Gelar Rapat Di Bogor
Politik

Antisipasi Terpapar Covid-19..

21 Oktober 2020 11:48
Evaluasi Setahun Jokowi-Maruf, Eddy Soeparno: Pembangkit Listrik EBT Perlu Disegerakan
Politik

Evaluasi Setahun Jokowi-Maru..

21 Oktober 2020 11:45
Catatan KAMI Setahun Jokowi-Maruf: Kemiskinan Meningkat Tajam, Tapi Utang Naik Dua Kali Lipat Dari Era Soekarno Sampai SBY
Politik

Catatan KAMI Setahun Jokowi-..

21 Oktober 2020 11:45
Menilai Wajar Masyarakat Tak Puas Dengan Kinerja Jokowi-Maruf, Mahfud MD: Tingkat Kepercayaan Masih 68 Persen
Politik

Menilai Wajar Masyarakat Tak..

21 Oktober 2020 11:28
Mahfud Minta Kritik Pada MA Dan KPK Dipisah Dari Pemerintah
Politik

Mahfud Minta Kritik Pada MA ..

21 Oktober 2020 11:19