Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi

Sebuah petisi online pun digarap oleh Lokataru Foundation berjudul “Buka Hasil Audit BPKP Terhadap BPJS Kesehatan” di laman Change.org.

Dijelaskan dalam petisi ini bahwa BPJS diprediksi akan menelan defisit Rp 17,3 triliun di tahun 2020. Sementara solusi yang ditawarkan BPJS dan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS.

Per tanggal 6 Mei 2020 pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal persoalan defisit BPJS dinilai tidak sesederhana itu. Pada Agustus 2019 lalu, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan hasil audit yang membuka “bobrok” penyebab sesungguhnya dari defisit BPJS Kesehatan.

Disebutkan bahwa ada kelompok peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran disinyalir menjadi penyebab kerugian BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, audit tersebut juga menuding carut-marutnya data kepesertaan hingga sejumlah tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta sebagai sumber defisit BPJS Kesehatan.

Atas alasan itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online ini.

“Kalau setuju BPKP buka Audit BPJS, silakan ikut tanda tangan petisi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai petisi ini merupakan gagasan yang brilian.

“Ini gagasan menarik,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Menurutnya, audit itu memang perlu dibuka untuk mengungkap adanya tata kelola BPJS yang amburadul dan menjadikan rakyat sebagai penambal kebocoran. Namun demikian, baginya petisi ini kurang berisi jika tidak dibarengi dengan aksi.

“Petisi harus dibarengi dengan aksi agar menjadi lebih berisi,” sarannya.