Ribut RUU HIP, Fahira Idris: Ideologi Pancasila Sudah Terang-benderang, Tinggal Diamalkan Saja

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Masa pandemik Covid-19 menjadi tida bijak tatkala para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) sarat kontroversial seperti halnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut Anggota DPD RI, Fahira Idris, pembahasan RUU HIP yang kini menuai beragam penolakan dari publik sejatinya belum ada urgensi untuk disahkan. Sebab, salah satu persoalan ideologi Pancasila saat ini adalah di tataran pengamalan atau implementasinya.

“Ideologi Pancasila itu sudah jelas dan terang-benderang, tinggal diamalkan saja, terutama oleh cabang-cabang kekuasaan dan para penyelenggara negara di republik ini baik di pusat maupun daerah," kata Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Alangkah baiknya yang dilakukan DPR dan Pemerintah adalah memerintahkan BPIP untuk melakukan kajian serta audit mendalam dan komprehensif tentang sejauh mana kelima sila Pancasila sudah menjadi ruh kebijakan yang ada.

Menurut Fahira, harus diakui saat ini keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang merupakan amanat Pancasila masih belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Salah satu pangkal sebabnya adalah Pancasila masih lebih sering diteriakkan daripada diimplementasikan, baik dari sisi kebijakan negara maupun dari sisi tindakan para pengambil kebijakan di negeri ini.

“Oleh karena itu, yang dibutuhkan agar ideologi Pancasila benar-benar dirasakan keluhurannya adalah segera implementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen yang diwujudkan dalam praktik sikap dan perilaku para penyelenggara dan lembaga-lembaga negara,” ujar Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Selain soal luputnya dicantumkan Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966, bagi Fahira, hal yang patut disorot dari RUU HIP adalah kekhawatiran merendahkan posisi Pancasila sebagai norma paling tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ideologi Pancasila yang merupakan hukum dari segala sumber hukum negara jika menjadi sebuah UU maka akan setara dengan produk UU lain. Perumusan ideologi Pancasila dalam UU juga dikhawatirkan mendistorsi makna Pancasila itu sendiri. Ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Kembali Kumpulkan Menteri, Jokowi: Work From Home Kok Kayak Cuti
Politik

Kembali Kumpulkan Menteri, J..

10 Juli 2020 00:19
Meski Sudah Dibenarkan DPP, DPC PDIP Tangerang Selatan Masih Bungkam Soal Koalisi Bersama Partai Gerindra
Politik

Meski Sudah Dibenarkan DPP, ..

09 Juli 2020 23:38
IMRI Gelar Aksi Di Depan Istana Negara, Tuntut Kasus Sarang Burung Walet Dilanjutkan
Politik

IMRI Gelar Aksi Di Depan Ist..

09 Juli 2020 23:05
Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto
Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak..

09 Juli 2020 22:50
Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Tinjau Reklamasi Pulau Pisau
Politik

Didampingi Prabowo, Presiden..

09 Juli 2020 22:37
Kemarahan Jokowi, Dramaturgi Politik Tutupi Kegagalannya Memimpin
Politik

Kemarahan Jokowi, Dramaturgi..

09 Juli 2020 22:25
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Anak Buahnya, Pengamat: Artinya, Menterinya Enggak Ngapa-ngapain
Politik

Jokowi Kembali Keluhkan Kine..

09 Juli 2020 22:06
Menteri Edhy Ajak Masyarakat Budidaya Udang Dengan Konsep Tambak Milenial
Politik

Menteri Edhy Ajak Masyarakat..

09 Juli 2020 21:57