Masukan Ke KPU, Kampanye Di Zona Merah Yang Libatkan Massa Diganti Dengan Kampanye Virtual

Salah satu elemen pendukung, Kordinator Seknas Indonesia Maju, Rusdi Ali Hanafia mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi tantangan demokrasi tersendiri di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami pimpinan 24 OKP nasional adalah kelompok masyarakat, mahasiwa, dan pemuda yang peduli terhadap kelanjutan proses memajukan demokrasi di Indonesia sekaligus akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani untuk mengambil sikap secara bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar pilkada di masa pandemik," ujar Rusdi dalam Deklarasi Dukungan dan Pernyataan Sikapnya di Jakarta, Minggu kemarin (14/6).

Kebijakan pemerintah tersebut mereka yakini akan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan sudah sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penaganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

"Untuk itu, kami para pemuda mendukung penuh pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dengan ini menyatakan dukungan sebagai berikut: Mendukung Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia," ungkap Rusdi.

Poin selanjutnya masih kata Rusdi, mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan dengan menjaga jarak saat berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan masker/APD, rajin cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer, atau jika diperlukan menyemprotkan disinfektan secara berkala.

"Kami juga mendukung pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing," tambah Rusdi.

Selain itu, ke-24 OKP tersebut akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR dan KPU untuk tegas dalam menerapkan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah dan menggantinya dengan kampanye secara virtual atau daring melalui video conference. Selain itu, untuk zona hijau, diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Para pemuda yang menjadi pimpinan sejumlah OKP nasional tersebut juga mendukung pemerintah dan penyelenggara untuk melakukan sosialisasi secara massif ke masyarakat dan penyelenggara terkait prosedur pelaksanaan pilkada dan protokol kesehatan yang mengatur jalannya pemilihan sejak sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah pemungutan suara.

"Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, pegiat demokrasi, dan stakeholder terkait untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dijalankan sesuai aturan protokol kesehatan yang ketat," lanjut Rusdi.

PMereka berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas demi tegaknya demokrasi, menjalankan protokol kesehatan agar terciptanya keselamatan bagi para pemilih dan petugas.

"Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu dan demi tegaknya kedaulatan demokrasi yang menjamin kesehatan dan keselamatan pemilih juga petugas penyelenggara pemilu," tutup Rusdi.

Berikut daftar pimpinan OKP nasional yang menyatakan dukungan sikap: Rusdi Ali Hanafia (Kord. Seknas indonesia Maju-DPP GEMA 165); Kristan (Ketua Umum PP GEMAKU); Mariam/Aniz (Ketum APA); Supandi (Ketum BMD); Bintang Saputra (Ketum PB SEMMI); Noman Silitonga (Ketum GMKB); Dian Assafri (Sekjend Gema KOSGORO); Mujahidin; Adius (Sekjen Garuda KPPI RI); M. Sukri (Ketum DPP Pemuda Islam); Jonson (Fokusmaker); Budi Heryanto (Ketum IPPI).

Selanjutnya, Kholid T Walid (Ketum DPP KAMI); Aminullah Siagian (Ketum PP HIMMAH); M. Harry Naldi (Kord. Muslim Life); Syahrir Harahap (Ketum PHAI); Khaerul (Gm Warga Jaya); Ade Irwan (Ketum GMPSM); Rasminto (Ketum PPNI); Fery Rajali (Ketum PAB); Ali Akbar (Ketum PBB); Adheri Sitompul (Ketum Isara); Azanil Kelana (Pemuda Bulan Bintang); Safrin Yusuf (AMMDI); dan Nasrun Marpaung (GEMA Hanura).